PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI kembali memperkuat pembiayaan pembangunan daerah. Kali ini, PT SMI mengucurkan pembiayaan senilai Rp1,16 triliun kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur perkotaan, mulai dari penerangan jalan umum (PJU) hingga sistem pengendalian banjir.
Dana tersebut akan digunakan untuk pemasangan PJU, pembangunan saluran air Gunungsari, serta penanganan saluran drainase. PT SMI memperkirakan proyek tersebut mampu memberikan multiplier effect sebesar 2,52 kali terhadap perekonomian Kota Surabaya.
Direktur Pembiayaan Publik dan Pengembangan Proyek PT SMI Faaris Pranawa mengatakan, pembiayaan infrastruktur daerah tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas publik, tetapi juga harus mampu menciptakan dampak ekonomi dalam jangka panjang.
“Bagi PT SMI, pembiayaan infrastruktur perkotaan seperti ini dinilai dari seberapa besar pengaruhnya terhadap roda ekonomi daerah dalam jangka panjang, bukan sekadar penyediaan fasilitas fisik,” ujar Faaris dalam penandatanganan Akta Perjanjian Pembiayaan di Balai Kota Surabaya, 10 Agustus 2026.
Menurut Faaris, perbaikan sistem drainase dan penerangan jalan memiliki konsekuensi langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Infrastruktur tersebut dapat menjaga mobilitas warga dan pelaku usaha sekaligus menekan potensi kerugian ekonomi ketika terjadi gangguan akibat genangan.
“Penerangan jalan dan pengendalian genangan di Surabaya kami lihat sebagai investasi yang mendukung kelancaran mobilitas ekonomi, menekan potensi kerugian akibat gangguan aktivitas warga dan pelaku usaha, sekaligus memperkuat daya tahan kota menghadapi perubahan iklim,” katanya.
Salah satu manfaat yang dibidik dari proyek tersebut adalah pengurangan potensi kerugian akibat banjir. Pembangunan saluran air Gunungsari dan penanganan drainase diperkirakan dapat mencegah kerugian hingga Rp471 miliar per tahun.
Selain mengurangi risiko banjir, pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan memperbaiki konektivitas serta menjaga kelancaran kegiatan masyarakat dan dunia usaha. Sementara pemasangan PJU berpotensi mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak penerangan jalan sekaligus meningkatkan keamanan aktivitas masyarakat pada malam hari.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyambut pembiayaan tersebut karena dapat mempercepat penyelesaian persoalan infrastruktur yang langsung dirasakan masyarakat. Menurut dia, genangan di sejumlah titik masih menjadi kendala bagi mobilitas warga, terutama pada jam sibuk dan musim hujan.
“Selama ini genangan di sejumlah titik kerap menghambat warga saat beraktivitas, terutama di jam-jam sibuk dan musim hujan. Dengan pembiayaan ini, kami bisa mempercepat penanganan di titik-titik tersebut sekaligus memperbaiki penerangan jalan yang selama ini dikeluhkan warga, khususnya di kawasan padat aktivitas malam hari,” ujar Eri.
Eri menilai proyek tersebut memiliki manfaat yang bisa dirasakan masyarakat dalam waktu relatif cepat. “Ini bukan proyek besar yang manfaatnya baru terasa bertahun-tahun ke depan, tapi perubahan yang bisa langsung dirasakan warga Surabaya sehari-hari. Kolaborasi dengan PT SMI membantu kami mewujudkan itu lebih cepat,” katanya.
Pembiayaan Rp1,16 triliun ini sekaligus memperpanjang rekam jejak kerja sama PT SMI dan Pemkot Surabaya. Sebelumnya, kedua pihak menandatangani perjanjian pembiayaan senilai Rp885,85 miliar pada 24 April 2026. Pembiayaan tersebut diarahkan untuk pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat serta pengadaan lahan dan konstruksi Jalan Wiyung–Menganti.
Secara nasional, PT SMI juga terus memperbesar portofolio pembiayaan kepada pemerintah daerah. Hingga Juni 2026, perusahaan mencatat total komitmen pembiayaan daerah sebesar Rp37,41 triliun, sedangkan outstanding pembiayaan mencapai Rp13,67 triliun.
Langkah tersebut menunjukkan semakin strategisnya pembiayaan daerah sebagai instrumen untuk mempercepat pembangunan infrastruktur tanpa sepenuhnya bergantung pada kapasitas fiskal pemerintah daerah. Bagi Surabaya, tambahan pembiayaan ini diharapkan bukan hanya memperbaiki kualitas layanan publik, tetapi juga menjaga mesin ekonomi kota tetap bergerak melalui infrastruktur yang lebih tangguh terhadap banjir dan mendukung mobilitas masyarakat.
