Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengajukan kebutuhan anggaran sebesar Rp219,81 triliun untuk Tahun Anggaran 2027, jauh di atas pagu indikatif yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp98,47 triliun. Selisih kebutuhan anggaran yang mencapai lebih dari Rp121 triliun itu dinilai penting untuk memastikan pembangunan dan pelayanan infrastruktur dasar tetap berjalan guna mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan infrastruktur menjadi fondasi utama dalam mendorong produktivitas, investasi, dan pertumbuhan industri yang menjadi fokus Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027. Menurutnya, berbagai layanan publik yang menjadi tanggung jawab Kementerian PU membutuhkan dukungan anggaran yang memadai agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Anggaran Kementerian PU harus diwujudkan menjadi layanan kepada masyarakat berupa irigasi yang optimal, jalan yang terhubung, jembatan yang aman, air minum yang terjangkau bagi seluruh masyarakat, sanitasi yang tertangani, dan sarana publik yang layak dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat di Indonesia,” ujar Dody dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Ia menilai ketersediaan infrastruktur yang andal merupakan prasyarat penting bagi peningkatan produktivitas berbagai sektor ekonomi. Jaringan irigasi yang baik dibutuhkan untuk menjaga produktivitas pertanian, sementara konektivitas jalan dan jembatan menjadi faktor utama dalam mendukung kelancaran distribusi barang dan aktivitas usaha.
Menurut Dody, kebutuhan infrastruktur juga semakin krusial untuk menarik investasi dan memperkuat daya saing industri nasional. “Investasi dan industri juga tidak tumbuh di atas rencana semata. Keduanya membutuhkan konektivitas, air baku, kawasan yang tertata, pengendalian resiko bencana dan layanan dasar yang dapat diandalkan,” katanya.
Dalam usulan pagu indikatif sebesar Rp98,47 triliun, Kementerian PU mengarahkan alokasi terbesar pada bidang Prasarana Strategis dengan nilai Rp31,53 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung sejumlah program prioritas nasional, termasuk pembangunan Sekolah Rakyat, rehabilitasi sekolah keagamaan, serta penanganan prasarana umum di kawasan terdampak bencana.
Bidang Bina Marga memperoleh alokasi Rp29,24 triliun yang akan difokuskan untuk pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan, pembangunan dan penggantian jembatan, pembangunan flyover dan underpass, pembangunan jembatan gantung, serta preservasi jalan dan jembatan yang sudah ada.
Sementara itu, bidang Sumber Daya Air mendapatkan anggaran Rp25,44 triliun untuk pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan infrastruktur pengendali banjir, pelaksanaan program P3-TGAI, hingga penanganan infrastruktur pascabencana.
Adapun bidang Cipta Karya dialokasikan Rp11,07 triliun yang akan dimanfaatkan untuk memperluas layanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pengelolaan air limbah dan persampahan, pengembangan kawasan strategis nasional, serta pembangunan infrastruktur layanan dasar di wilayah terdampak bencana.
Dody menegaskan usulan kebutuhan anggaran tersebut disusun berdasarkan kebutuhan layanan publik yang harus dipenuhi pemerintah dan bukan semata-mata untuk menambah belanja kementerian. Karena itu, pihaknya berharap pembahasan RAPBN 2027 dapat mengakomodasi kebutuhan anggaran yang belum tertampung dalam pagu indikatif.
“Kami sangat memahami bahwa penganggaran negara memerlukan kehatian-kehatian. Karena itu kebutuhan ini kami sampaikan secara terbuka, terukur, berbasis pada fungsi layanan infrastruktur publik,” ujarnya.
Kementerian PU menilai kecukupan anggaran akan menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur dasar sekaligus mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional pada 2027. Untuk itu, Dody meminta dukungan Komisi V DPR RI agar tambahan kebutuhan anggaran tersebut dapat menjadi perhatian dalam pembahasan anggaran pemerintah tahun depan.
“Kami sangat mengharapkan dukungan Komisi V DPR RI agar kebutuhan anggaran yang belum tertampung dapat menjadi perhatian dalam pembahasan lanjutan RAPBN Tahun Anggaran 2027,” pungkasnya.
