Moneter.co.id – Ditjen Cipta Karya
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat pengurangan
kawasan kumuh hingga 2017 baru mencapai 9.700 hektare dari target sekitar 38
ribu hektare yang harus ditangani sejak 2014.
Dirjen Cipta Karya Sri Hartoyo mengatakan, program
100-0-100, yaitu penyediaan 100 persen akses air minum aman, pengurangan luasan
kawasan kumuh perkotaan hingga 0 persen, dan penyediaan 100 persen akses
sanitasi layak, mendorong kerja sama dari pemerintah pusat dan daerah agar
program tersebut dapat terwujud.
“Dari 38 ribu hektare di 2014 akan menjadi
nol persen di 2019. Tahun 2016 sampai 2017, sudah sekitar 9.700 hektare, ini
belum termasuk penanganan kumuh yang dilakukan pemerintah daerah sendiri,”
kata Sri, Senin (30/10).
Sri menjelaskan, pemerintah pusat mendorong agar
pemerintah daerah lebih responsif dalam penanganan kawasan kumuh sehingga
persentase pengurangan kawasan kumuh akan lebih besar.
Sejumlah kota besar yang mengalami perubahan
signifikan melalui program pengurangan kawasan kumuh, antara lain Yogyakarta,
Surabaya, Balikpapan dan Semarang. “Perubahan itu kelihatan berkurang kumuhnya,
lingkungan lebih layak huni dan habitable,” kata Sri.
Namun demikian, Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan seluruh pemangku kepentingan,
baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat, harus
lebih bekerja keras dalam mewujudkan target nol persen kawasan kumuh.
Hal itu karena program pengurangan kawasan kumuh
masuk dalam program RPJMN 2015-2019 yang kemungkinan tidak akan tercapai. “Menurut evaluasi Bappenas, ini masuk di
program RPJMN yang mungkin tidak akan tercapai, tapi kita harus kerja keras
karena dari 38 ribu hektare, di tahun ketiga baru sekitar 9.000 hektare. Kita
harus kerja keras terus, tidak mudah,” tegas Sri.
(HAP)
