Moneter
–
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja negara mencapai
Rp484,83 triliun pada triwulan I-2022. Rinciannya, belanja
kementerian/lembaga sebesar Rp151,49 triliun, belanja non kementerian/lembaga
Rp162,68 triliun, serta belanja transfer ke daerah dan dana desa (TKDD)
Rp176,46 triliun.
“Realisasi APBN sampai dengan triwulan I-2022 menunjukkan
kinerja yang cukup baik. Belanja telah mencapai 18,1 persen dan realisasi
penyaluran TKDD mencapai 22,9 persen dari target APBN 2022,” kata Direktur
Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Hadiyanto dalam Rakornas Pelaksanaan Anggaran
Tahun 2022 di Jakarta, Selasa (12/4/2022).
Kinerja anggaran yang baik ini, kata dia, diharapkan
dapat terus dijaga dan ditingkatkan melalui peningkatan kualitas belanja secara
konsisten dan pola realisasi belanja yang merata, sehingga belanja negara mampu
menjadi pengungkit yang efektif bagi perekonomian nasional.
Untuk mendorong percepatan realisasi belanja,
kementerian/lembaga perlu untuk segera membuka blokir alokasi anggaran agar
belanja dapat strategis dan segera dilaksanakan untuk membawa manfaat bagi
rakyat Indonesia lebih awal.
“Selain itu percepatan penyelesaian kegiatan
kontraktual melalui pembayaran kepada pihak kerja juga perlu didorong untuk
mencegah idle money dan idle asset yang dapat menunda pemanfaatan hasil
pembangunan bagi masyarakat,” tuturnya.
Hadiyanto menegaskan pada tahun 2022, APBN tetap
ekspansif untuk mengantisipasi pandemi COVID-19 sehingga harus dapat
dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pemulihan ekonomi.
APBN diharapkan mampu menjadi instrumen pelindung
masyarakat sekaligus sebagai shock absorber akibat guncangan dikarenakan
gangguan kesehatan, harga komoditas yang meningkat akibat geopolitik, dan
pemulihan yang masih belum merata.
Adapun belanja negara pada tahun 2022 dialokasikan
sebesar Rp2.714,2 triliun yang terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar
Rp1.944,6 triliun dan TKDD sebesar Rp769,6 triliun.
“Tahun ini adalah momen emas untuk pemulihan
ekonomi nasional. Oleh karena itu pelaksanaan belanja atas alokasi dana
tersebut hendaknya benar-benar digunakan untuk pencapaian program program
strategis nasional, terutama kelanjutan program PC-PEN yang meliputi aspek
kesehatan, perlindungan masyarakat, penguatan UMKM, serta pemulihan
ekonomi,” tutupnya. (Ant)
