Moneter.co.id – Realestat
Indonesia (REI) optimistis mampu mencapai target pembangunan 200 ribu unit
rumah rakyat hingga akhir tahun 2017. Bahkan, bukan tidak mungkin pembangunan
rumah rakyat bisa melampaui target yang telah ditetapkan.
Berdasarkan
data sementara yang dihimpun DPP REI hingga November 2017, jumlah rumah
yang sudah dibangun anggota REI di seluruh Indonesia mencapai 168 ribu unit.
Angka itu di luar 14 ribu unit rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang
dibangun DPD REI DKI Jakarta.
Ketua Umum
DPP REI, Soelaeman Soemawinata, Senin, (20/11) mengatakan, kalau melihat
laporan dari daerah-daerah kami optimis target pembangunan tercapai, bahkan
mungkin bisa terlampaui karena belum semua daerah memberikan data riil yang
komplet.
“Data
tersebut bisa saja semakin meningkat seiring dengan masih banyaknya anggota
yang membangun rumah rakyat namun belum melapor, terutama di dua wilayah yakni
Banten dan Jawa Barat. Padahal kedua daerah ini merupakan lumbung pasokan rumah
bersubsidi,” ujarnya.
Misalnya,
lanjut Eman, ada di Maja yang telah selesai membangun sekitar 6.000 unit rumah
MBR di Citra Maja Raya oleh Ciputra Group, namun belum dimasukkan dalam data
REI. Ada juga proyek rumah susun sederhana milik (Rusunami) di Tangerang
sebanyak 2.000 unit pun belum masuk data.
Kemudian di
Jawa Barat dilaporkan baru terbangun 16 ribu unit, padahal ada satu developer
yang tahun ini bangun sampai 25 ribu unit. Itu juga belum masuk data, sehingga
di Jawa Barat saja potensi pasokan diperkirakan hampir 40 ribu unit.
“Oleh karena
itu, khusus untuk di Jawa Barat dan Banten yang jumlah pengembang dan proyeknya
banyak sekali, kami sudah buat sebuah metode untuk menyisir data perusahaan per
perusahaan, supaya tidak ada yang terlewatkan,” ujar alumni Teknik Planologi
Institut Teknologi Bandung (ITB) itu.
Adapun DPD REI
yang sudah melaporkan target pembangunannya lebihi target hingga November 2017
yaitu Banten, Jawa Barat, Sumatera Selatan dan Sumatera Utara.
Sedangkan daerah yang unitnya lebih tinggi dibandingkan realisasi akad
kredit ada di Jambi, Bengkulu, dan Sumatera Barat.
Sementara itu,
terkait kendala utama dalam pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan
Rendah (MBR) dalam setahun terakhir, menurut Eman, sebagian besar masih masalah
perizinan yang rumit dan berbelit-belit. Meski, pemerintah sudah terbitkan
sejumlah regulasi untuk penyederhanaan perizinan.
“Kami berharap
pemerintah senantiasa mendukung bisnis properti secara konkret, terutama
terkait perizinan di daerah. Karena terbukti industri ini dapat menjadi
stimulan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor riil,” pungkasnya. (TOP)
