Moneter.id – Jakarta – Sistem
Informasi Pengelolaan Batu Bara (Simbara) telah berkontribusi sebesar Rp7,1
triliun kepada penerimaan negara sejak diluncurkan pada tahun 2022. Demikian
dikatakan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa
Rachmatarwata di Jakarta, Senin (22/7/2024).
“Simbara
secara khusus kami laporkan telah memberikan capaian langsung dan signifikan
untuk penerimaan negara,” ujarnya.
Jelasnya,
bahwa setoran itu diperoleh dari tiga hal, yaitu pencegahan atas modus
penambangan ilegal (illegal mining) senilai Rp3,47 triliun, data
analitik dan profil risiko (risk profiling) pelaku usaha Rp2,53 triliun,
serta penyelesaian piutang dari hasil penerapan automatic blocking system
(ABS) senilai Rp1,1 triliun.
“Hingga
saat ini, Simbara telah berhasil menyelaraskan 10 sistem independen yang
tadinya tersebar di enam kementerian/lembaga (K/L) dan memberikan beberapa
dampak positif,” ujar dia.
Sementara
itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan koordinasi K/L melalui
Simbara mampu menjaga kewibawaan negara lantaran berhasil menerapkan penegakan
dan kepatuhan di kalangan pelaku usaha.
“Dengan
sistem ini, kita bekerja rapi, konsisten, tegas, dan berwibawa tanpa
menyusahkan perusahaan, karena mereka sudah tahu hak dan kewajiban mereka,” kata
Menkeu.
Menurutnya,
keberhasilan Simbara mendorong Pemerintah untuk memperluas implementasi ke
sektor nikel dan timah. Kedua sektor ini dipilih menimbang posisi Indonesia di
tingkat internasional. “Kemenkeu
mencatat cadangan nikel Indonesia mencakup 24% dari total cadangan dunia dengan
total cadangan 21 juta ton,” bebernya.
Sementara
volume produksi nikel mencapai 1,8 juta metrik ton pada 2023, menempati
peringkat pertama di dunia dengan andil sebesar 50% dari total produksi nikel
global.
Sedangkan
cadangan timah menempati peringkat kedua dengan jumlah 800 ribu ton, setara
dengan 23% dari cadangan dunia. Adapun produksinya tercatat sebesar 78 ribu
ton, menempati peringkat kedua dunia dengan kontribusi mencapai 22%.
