Pertumbuhan transaksi pembayaran digital yang semakin agresif mendorong PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin) memperkuat strategi pengembangan sistem pembayaran nasional. Jalin, bagian dari ekosistem Danantara Indonesia, menggandeng Yayasan Bina Astacita Center (BACenter) untuk mengembangkan program dan solusi pembayaran berbasis riset serta rekomendasi kebijakan yang dapat langsung diimplementasikan.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pada 6 Agustus 2026. Kolaborasi ini mempertemukan kemampuan Jalin dalam membangun dan mengelola infrastruktur sistem pembayaran nasional dengan kompetensi BACenter di bidang riset ekonomi, analisis kebijakan, dan perumusan rekomendasi strategis.
Langkah tersebut menjadi semakin relevan di tengah lonjakan aktivitas pembayaran digital di Indonesia. Bank Indonesia mencatat volume transaksi melalui internet dan mobile banking, BI-FAST, serta BI-RTGS mencapai 16,07 miliar transaksi pada semester I 2026. Angka tersebut melonjak 36,88% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Pertumbuhan bahkan lebih tinggi terjadi pada transaksi berbasis QRIS. Pada kuartal II 2026, volume transaksi QRIS tumbuh 100,12% secara tahunan, ditopang oleh peningkatan jumlah pengguna dan merchant. Pada periode yang sama, transaksi QRIS antarnegara mencatat nilai net inbound sebesar Rp1,52 triliun.
Lonjakan tersebut menunjukkan sistem pembayaran tidak lagi sekadar menjadi infrastruktur pendukung transaksi ekonomi, tetapi telah berkembang menjadi bagian penting dari ekosistem ekonomi digital dan pelayanan publik. Kondisi ini sekaligus meningkatkan kebutuhan terhadap sistem pembayaran yang tidak hanya cepat dan andal, tetapi juga mampu mendukung sasaran kebijakan pemerintah.
Direktur Utama Jalin Ario Tejo Bayu Aji mengatakan pengembangan sistem pembayaran pemerintah harus berangkat dari kebutuhan yang lebih luas, bukan semata-mata aspek teknologi.
“Pengembangan sistem pembayaran pemerintah tidak dapat hanya dimulai dari teknologi atau produk. Kita perlu memahami kebutuhan masyarakat, tujuan kebijakan pemerintah, kesiapan industri, serta dampak ekonomi dan sosial yang ingin dicapai,” kata Ario.
Menurut dia, riset dan kajian kebijakan menjadi fondasi agar solusi sistem pembayaran yang dikembangkan dapat menjawab kebutuhan pemerintah sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Karena itu, riset dan kajian kebijakan menjadi fondasi penting agar setiap solusi yang dikembangkan benar-benar tepat sasaran dan dapat diimplementasikan,” ujarnya.
Melalui kerja sama ini, Jalin dan BACenter akan mengarahkan pengembangan solusi pembayaran untuk mendukung sejumlah agenda pemerintah. Di antaranya digitalisasi layanan publik, optimalisasi penerimaan negara dan daerah, efisiensi belanja pemerintah, penyaluran bantuan sosial, hingga perluasan inklusi keuangan.
Bagi Jalin, pengembangan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperbesar kontribusi perusahaan dalam transformasi pelayanan publik dan agenda digitalisasi pemerintah. Sebagai bagian dari ekosistem Danantara Indonesia, Jalin menempatkan infrastruktur digital sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat integrasi layanan dan efisiensi proses bisnis.
Sementara itu, Burhanuddin Abdullah menilai posisi strategis sistem pembayaran membuat pengembangan dan penguasaan infrastrukturnya tidak dapat dilepaskan dari kepentingan nasional. Menurut dia, luasnya penggunaan sistem pembayaran oleh masyarakat menjadikan sektor tersebut memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar aktivitas komersial.
“Luasnya penggunaan sistem pembayaran oleh berbagai lapisan masyarakat menjadikan sistem pembayaran sebagai bagian dari hajat hidup orang banyak, sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, penguasaan infrastruktur sistem pembayaran oleh negara merupakan keniscayaan,” ujar Burhanuddin.
Dia menekankan bahwa kebijakan dan layanan sistem pembayaran perlu dibangun berdasarkan data dan bukti empiris. Dengan pendekatan tersebut, pengembangan infrastruktur pembayaran diharapkan tidak berhenti pada inovasi teknologi, tetapi mampu memberikan dampak ekonomi dan sosial yang terukur.
“BACenter memiliki kapabilitas dalam riset dan analisis kebijakan, sementara Jalin memiliki pengalaman, teknologi, dan jaringan di dalam sistem pembayaran nasional. Sinergi ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi dan solusi yang aplikatif untuk mendukung program pemerintah serta memberikan manfaat konkret bagi masyarakat,” katanya.
Kolaborasi tersebut juga membuka ruang bagi hasil riset untuk diterjemahkan ke dalam model implementasi maupun proyek percontohan. Dengan demikian, rekomendasi kebijakan tidak berhenti sebagai kajian, tetapi dapat diuji sebelum diterapkan dalam skala yang lebih luas.
“Riset berperan untuk memastikan suatu program tidak hanya baik secara konseptual, tetapi juga relevan, dapat dilaksanakan, dan menghasilkan dampak yang terukur. Melalui kerja sama ini, kami ingin menghubungkan proses kajian dan perumusan kebijakan dengan pengembangan solusi serta implementasinya,” kata Burhanuddin.
Di tengah pertumbuhan transaksi digital yang mencapai puluhan miliar transaksi, arah pengembangan sistem pembayaran nasional menjadi semakin strategis. Tantangannya bukan lagi sebatas memperluas penggunaan kanal digital, melainkan memastikan infrastruktur tersebut mampu menjadi pengungkit efisiensi ekonomi, memperkuat penerimaan pemerintah, memperbaiki efektivitas belanja dan bantuan sosial, serta memperluas akses keuangan.
Kerja sama Jalin dan BACenter pun menempatkan riset sebagai jembatan antara kebijakan dan teknologi. Dengan pendekatan tersebut, ekspansi sistem pembayaran nasional diharapkan tidak hanya mengejar pertumbuhan volume transaksi, tetapi juga menghasilkan nilai ekonomi yang lebih besar bagi negara dan masyarakat.
