Moneter.id – Bank Indonesia (BI) mencatat
posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada
akhir April 2020 pada kisaran 400,2 miliar dolar AS.
Kata Kepala Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko, utang tersebut mencakup utang publik 192,4 miliar dolar
AS dan utang swasta 207,8 miliar dolar AS.
“Utang luar
negeri tumbuh 2,9%, lebih tinggi
dibandingkan pertumbuhan Maret 2020 sebesar 0,6%,
karena ada peningkatan utang luar negeri publik,” katanya dalam pernyataan di Jakarta, Senin (15/6/2020).
Menurutnya, utang luar negeri publik yang mencakup pemerintah dan
bank sentral mengalami peningkatan, terutama utang pemerintah yang tercatat
189,7 miliar dolar AS atau tumbuh 1,6%.
Perkembangan
tersebut dipengaruhi oleh arus modal masuk pada Surat Berharga Negara (SBN),
dan penerbitan Global Bonds pemerintah sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan
pembiayaan.
Pengelolaan utang
luar negeri pemerintah dilakukan secara hati-hati dan akuntabel untuk mendukung
belanja prioritas yang fokus kepada upaya penanganan wabah COVID-19 dan
stimulus ekonomi.
Utang luar negeri
pemerintah ini antara lain mencakup jasa kesehatan dan kegiatan sosial hingga
23,3%, konstruksi 16,4%
dan jasa pendidikan 16,2%.
Selain itu, jasa
keuangan dan asuransi yang mencapai 12,8%,
dan administrasi pemerintah, pertahanan, serta jaminan sosial wajib 11,6%.
Sementara itu,
utang luar negeri swasta yang mencakup BUMN justru melambat atau hanya tumbuh
4,2% karena adanya kontraksi pertumbuhan utang lembaga
keuangan.
Pada akhir April
2020, utang lembaga keuangan terkontraksi 4,8%,
atau lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi bulan sebelumnya 2,4%.
Dalam kondisi ini,
utang perusahaan bukan lembaga keuangan mengalami peningkatan dari periode
Maret 2020 sebesar 7% menjadi 7,3% pada April 2020.
Sektor swasta yang
mempunyai utang luar negeri antara lain jasa keuangan dan asuransi, pengadaan
listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin, pertambangan dan penggalian serta
industri pengolahan.
BI juga mencatat
struktur utang luar negeri Indonesia dalam keadaan sehat yang didukung
penerapan prinsip kehati-hatian dengan rasio mencapai 36,5% terhadap PDB.
Struktur utang
juga didominasi oleh utang luar negeri berjangka panjang dengan pangsa mencapai
88,9% dari total utang luar negeri.
BI dan pemerintah
akan terus meningkatkan koordinasi dalam memantau perkembangan utang luar
negeri, didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
Peran utang luar
negeri juga terus dioptimalkan dalam menyokong pembiayaan pembangunan, dengan
meminimalisasi risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian.
