Ilustrasi | Foto: Ist

Listrik Padam Massal, Besaran Kompensasi PLN Diperkirakan Rp 1 Triliun

05 Agustus 2019

Moneter.id - PT PLN (Persero) diminta bertangung jawab penuh atas peristiwa pemadaman listrik yang melanda area Jabodetabek, Banten, dan Jawa Barat.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana menegaskan, PLN juga diimbau memberikan kompensasi kepada masyarakat dan pelaku usaha yang terdampak.

"Kita juga meminta PLN segera menunjukan tanggung jawab, minta maaf saja tidak cukup," ujarnya di Jakarta, Senin (5/8).

Rida menyatakan, saat ini Kementerian ESDM tengah menggodok revisi Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 27 Tahun 2017 terkait tingkat pelayanan mutu pelanggan (TMP) yang mengatur tentang hak dan kewajiban pelanggan bilamana terjadi pemadaman listrik.

“Revisi Permen merupakan bentuk upaya pemerintah memberikan keadilan bagi pelanggan terdampak pemadaman listrik. Aturan ini sedang kita godok, Rabu (7/8) akan kita selesaikan dan kita harap ditandatangani," tungkasnya.

Pasalnya, menurut Rida, dampak pemadaman listrik sangat fatal. Menengok aturan lama tentang kompensasi, lanjut Rida, pelanggan yang mengalami pemadaman harus melakukan pengaduan ke call center PLN untuk bisa mendapatkan kompensasi.

Rida menilai aturan ini sangat memberatkan pelanggan, seperti kejadian kemarin yang membuat jaringan telekomunikasi ikut terganggu. "Mau lapor juga tidak bisa ke call center, sinyal saja mati, makanya itu tidak fair," lanjut Rida. 

Rida memperkirakan besaran kompensasi yang harus diberikan PLN mencapai Rp 1 triliun untuk sekira 21 juta pelanggan terdampak pemadaman listrik. Ini mengacu pada formula yang diatur dalam Permen Nomor 27 Tahun 2017.

"Mungkin Rp 1 triliun (kompensasi), lagi dihitung PLN. Itu pakai Permen 27 tahun 2017 untuk 21 juta pelanggan terdampak," ungkap Rida. 

Rida menilai revisi Permen tersebut akan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada pelanggan dan diharapkan memacu kinerja PLN dalam melakukan pelayanan.

Revisi Permen nomor 27 tahun 2017 merupakan upaya Kementerian ESDM mendorong peningkatan kualitas mutu pelayanan ke depan.

"Kita sadar, listrik kebutuhan mendasar, dari HP sampai MRT. Semua terganggu, intinya masyarakat dirugikan, tentu kita tidak mau itu terjad lagi," tutupnya.


TERKINI