Moneter.id – Anggota
Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo mempertanyakan masalah piutang negara,
yang dilakukan oleh bank-bank pelat merah yang tergabung dalam Himpunan Bank
Milik Negara (Himbara). Selain itu, ia juga mempertanyakan apakah piutang yang
sudah dihapus bukukan itu masih menemui sejumlah kendala, bagi Himbara yang
beranggotakan Bank Mandiri, BRI, BTN dan BNI itu.
“Apakah keputusan yang telah
dibuat di MK (Mahkamah Konstitusi) itu masih belum cukup kuat untuk ini, karena
ini juga penting menyangkut persaingan usaha yang seimbang antara Bank BUMN dan
swasta,” kata Andreas di Jakarta dilansir dari laman dpr.go.id, Senin (25/11).
Permasalahan
stagnasi dana juga menjadi masalah bersama industri perbankan. Andreas
mempertanyakan hal tersebut dikarenakan terbatasnya sumber dana yang ada di
dalam negeri, serta dipengaruhi oleh iklim kompetisi dimana pemerintah juga
mengeluarkan Surat Hutang Negara (SBN).
“Karena
disebutkan, dua tahun ini kita sudah stagnan. Ya kita juga tahu, tetapi kalau
kita dapat memahami penyebabnya dengan benar, maka kita sudah bisa mempunyai 50%
jalan keluarnya. Karena itu kita harus jelas. Komisi XI menginginkan honest opinion dari pelaku industri, apa sih sebetulnya sehingga dana ini menjadi
stagnan,” ungkapnya.
Merujuk data
lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatatkan adanya perlambatan pertumbuhan Dana
Pihak Ketiga (DPK) yang lebih besar daripada pertumbuhan kredit, dimana
perlambatan tesebut membuat terjadinya kenaikan Loan to Deposit Ratio (LDR)
perbankan mencapai 94,04% pada kuartal II/2019.
“Kalau
perbankan LDR-nya sudah 94% itu, menurut saya, sudah lampu kuning itu. Jadi ini
perlu ada penyelesaian yang jelas, untuk itu seluruh mitra harus menyampaikan
solusinya terkait industri ini,” imbuhnya.
Terkait
dengan permasalahan Bank Muamalat, Andreas juga sempat mempertanyakan pihak
Himbara bahwa bank-bank anggotanya sempat diminta untuk menyelematkan bank
syariah yang bermasalah tesebut.
Dirinya
menyampaikan bahwa isu-isu tersebut menjadi penting menginat cakupannnya secara
nasional. “Ini harus dibicarakan secara bersama-sama antar regulator dengan
pelaku industri perbankan itu. Seringnya ketika kita menghadapi permasalahan
tidak ada rencana yang matang. Karena permasalahan itu, baru ada rumor saja,
maka harga sahamnya langsung turun. Dan kalau harga saham turun itu juga
merugikan negara secara keseluruhan,” pungkasnya.
