Moneter.id – Kepala BKPM Bahlil Lahadalia meminta
tambahan anggaran untuk 2021 sebesar Rp509 miliar untuk meng-cover enam program,
“Kecil saja. Kami
minta tambahan Rp509 miliar. Kami
sudah membuat surat kepada Bappenas dan Menteri Keuangan soal ini,” kata Bahlil
di Jakarta, Selasa (23/6/2020).
Kata Bahlil, tambahan
anggaran akan dialokasikan untuk kegiatan pemberian penghargaan dan atau
pengenaan sanksi kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, bekerja sama
dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp20 miliar.
Hal
itu tertuang dalam Perpres 42 yang memerintahkan kepada BKPM untuk memberikan
penilaian kepada kementerian/lembaga serta bupati, walikota dan gubernur dalam
hal perizinan usaha.
“Di
dalam Perpres tersebut pada pasal 19 menyatakan bahwa BKPM dengan tim bisa
memberikan penilaian dengan memberikan sanksi kalau yang tidak bagus.
Anggarannya belum ada,” katanya.
Alokasi
selanjutnya, yakni pembuatan dan distribusi aplikasi OSS yang berbasis pada
Undang-Undang Cipta Kerja untuk pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota
termasuk penyediaan sarana dan pendampingan dengan total kebutuhan anggaran
sebesar Rp150 miliar, di mana masing-masing daerah Rp 200 juta.
Ketiga,
penyusunan peta potensi investasi di 17 provinsi prioritas dalam bentuk
prakelaikan studi dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp112 miliar, masing-masing
daerah Rp6 miliar.
Keempat,
peningkatan Ease of Doing Business (EoDB) dengan kebutuhan anggaran Rp40
miliar. Kebutuhan anggaran akan digunakan untuk sosialisasi hingga pelaku di
daerah.
Kelima,
yakni eksekusi realisasi investasi, kemitraan perusahaan dengan UMKM dengan
kebutuhan anggaran mencapai Rp27 miliar. Selanjutnya,
eksekusi proyek-proyek investasi besar di wilayah barat dan timur sekitar Rp40
miliar.
Terakhir,
untuk memfasilitasi rencana relokasi 40 perusahaan yang akan keluar dari China
ke Indonesia dengan kebutuhan anggaran per perusahaan Rp3 miliar sehingga total
anggarannya sebesar Rp120 miliar.
“Ini
yang kita hunting nanti bukan 40
perusahaan, mungkin lebih dari itu, bisa sampai dengan 300 perusahaan. Tapi
biasanya yang di-hunting itu akan
dilakukan komunikasi dan biasanya maksimal itu di sekitar 40
(perusahaan),” pungkasnya.
