Moneter.id – Sejumlah perbankan
nasional akan meninggalkan Provinsi Aceh pada tahun 2021 ini. Keputusan
ini dikarenakan Pemerintah provinsi (Pemprov) Aceh menerapkan aturan
Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keungan Syariah berlaku
sejak diundangkan pada 4 Januari 2019.
Perbankan yang
meninggalkan Provinsi Aceh di antaranya, Bank BRI, BNI, Mandiri, CIMB Niaga
hingga Bank Panin.
Berdasarkan keputusan
tersebut, lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh harus berdasarkan prinsip
syariah. Akad keuangan di Aceh menggunakan prinsip syariah. Peraturan tersebut
tertuang dalam pasal 2 Qanun LKS.
Tujuan penerapan aturan
tersebut agar penerapan perbankan dan ekonomi di Aceh sesuai prinsip Islam.
Apabila Qanun dilanggar perbankan akan menghadapi sanksi, antara lain denda,
peringatan tertulis, kegiatan usaha dibekukan, pemberhentian direksi hingga izin
usaha dicabut.
Guna menerapkan aturan itu, perbankan atau lembaga jasa keuangan diberikan
tenggat waktu untuk mengikuti Qanun hingga akhir 2021. Adapun tahun berikutnya,
yakni 2022 apabila tidak mengindahkan aturan tersebut maka tidak diizinkan
beroperasi di Aceh.
Pada saat Qanun berlaku,
lembaga keuangan yang beroperasi di aceh waji menyesuaikan dengan Qanun paling
lama tiga tahun sejak diundangkan pada 2019 lalu.
Diketahui, sejumlah
perbankan BUMN mengalihkan ke lini bisnis syariah seperti BRI, BNI dan Mandiri.
Ketiga bank tersebut tetap beroperasi dibawah naungan bank syariah hasil
merger, yakni Bank Syariah Indonesia (BSI).
Baca juga: Panin
Bank dan Bank Mandiri segera ‘angkat kaki’ dari Aceh
Sementara bank swasta
nasional ada yang hengkang tapi juga ada yang tertap beroperasi dengan mengubah
menjadi bank syariah seperti CIMB Niaga. Namun untuk Bank Panin lebih memilih
hengkang.
