MONETER – Bank
Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri Indonesia (ULN) sebesar 402,8 miliar
dolar AS pada kuartal I/2023. ULN tersebut secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan
1,9 persen (year on year/yoy), melanjutkan kontraksi pada kuartal sebelumnya
sebesar 4,1 persen (yoy).
“Kontraksi pertumbuhan ini bersumber dari ULN sektor
publik (pemerintah dan bank sentral) dan swasta,” kata Direktur Eksekutif
Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono di Jakarta, Senin (15/5/2023).
Kata Erwin, perkembangan posisi ULN pada kuartal I/2023
juga dipengaruhi oleh faktor perubahan akibat pelemahan mata uang dolar AS
terhadap mayoritas mata uang global, termasuk rupiah.
ULN Indonesia kuartal I/2023 tetap terkendali, tercermin
dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap stabil
di kisaran 30,1%.
Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat,
ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN berjangka
panjang, dengan pangsa mencapai 87,6% dari total ULN.
Posisi ULN pemerintah pada kuartal I/2023 tercatat
sebesar 194 miliar dolar AS, atau secara tahunan mengalami kontraksi 1,1%
(yoy), lebih rendah dibandingkan dengan kontraksi pada kuartal sebelumnya 6,8%
(yoy).
Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh penempatan
investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik seiring
dengan sentimen positif pelaku pasar global yang tetap terjaga.
Selain itu, terdapat penarikan neto pinjaman luar negeri
multilateral yang digunakan untuk mendukung pembiayaan program dan proyek.
Penarikan ULN pemerintah pada kuartal I-2023 masih diutamakan untuk mendukung
pembiayaan sektor produktif dan belanja prioritas, khususnya untuk menjaga
momentum pemulihan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian perekonomian
global.
Pemerintah terus berkomitmen mengelola ULN secara
hati-hati, efisien, dan akuntabel, termasuk menjaga kredibilitas dalam memenuhi
kewajiban pembayaran pokok dan bunga secara tepat waktu.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah mencakup
antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,1% dari total ULN
pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib
(17,9%), jasa pendidikan (16,8%), konstruksi (14,2%), serta jasa keuangan dan
asuransi (10,2%).
“Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali
mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa
mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah,” ujarnya.
ULN swasta juga mengalami kontraksi dan lebih dalam. Posisi
ULN swasta pada kuartal I/2023 tercatat sebesar 199,4 miliar dolar AS, atau
secara tahunan mengalami kontraksi 3% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan
kontraksi pada kuartal sebelumnya 1,7% (yoy).
Pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) dan lembaga
keuangan (financial corporations)
masing-masing mengalami kontraksi 2,9% (yoy) dan 3,5% (yoy), lebih dalam
dibandingkan dengan kontraksi kuartal lalu yang masing-masing tercatat 1,4%
(yoy) dan 2,7% (yoy).
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar bersumber
dari sektor jasa keuangan dan asuransi; industri pengolahan; pengadaan listrik,
gas, uap/air panas, dan udara dingin; serta pertambangan dan penggalian, dengan
pangsa mencapai 77,9% dari total ULN swasta.
ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang
dengan pangsa mencapai 75,4% terhadap total ULN swasta.
