Moneter.id – Jakarta – Bank
Indonesia (BI) melaporkan utang luar negeri (ULN) Indonesia menjadi 395,1
miliar dolar AS pada Agustus 2023. Angka ini turun dibandingkan posisi akhir
Juli 2023 yang 397,1 miliar dolar AS.
“ULN
Indonesia secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,8 persen
year on year (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada bulan
sebelumnya sebesar 0,7 persen yoy,” kata Direktur Eksekutif Departemen
Komunikasi BI Erwin Haryono di Jakarta, Senin (16/10/2023).
Kata Erwin,
bahwa ULN Indonesia pada Agustus 2023 tetap terkendali, tercermin dari rasio
ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) yang turun menjadi 29,1
persen, dari 29,2 persen pada bulan sebelumnya, serta didominasi oleh ULN
jangka panjang dengan pangsa mencapai 87,4 persen dari total ULN.
“Struktur
ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam
pengelolaannya,” ujarnya.
Jelasnya,
penurunan posisi ULN tersebut bersumber dari ULN sektor publik dan swasta.
Posisi ULN pemerintah pada akhir Agustus 2023 tercatat sebesar 191,6 miliar
dolar AS.
“ULN
pemerintah itu turun dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya yang senilai
193,2 miliar dolar AS, atau secara tahunan tumbuh melambat menjadi 3,6 persen
(yoy) dari periode sebelumnya sebesar 4,1 persen (yoy),” ucapnya.
Perkembangan
ULN tersebut dipengaruhi oleh perpindahan penempatan dana investor nonresiden
pada pasar surat berharga negara (SBN) domestik seiring dengan volatilitas di
pasar keuangan global yang tinggi.
Selain
itu, pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi
kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola
ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel.
Sebagai
salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja
negara (APBN), ULN berperan penting untuk mendukung upaya pemerintah dalam
pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas sehingga mampu menopang dan
menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid di tengah ketidakpastian
kondisi perekonomian global.
Dukungan
tersebut antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24
persen dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan
jaminan sosial wajib (18,2 persen), jasa pendidikan (16,8 persen), konstruksi
(14,2 persen), dan jasa keuangan dan asuransi (10,1 persen).
“Posisi
ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN
memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN
pemerintah,” kata Erwin.
Sementara,
posisi ULN swasta pada akhir Agustus 2023 tercatat sebesar 194,3 miliar dolar
AS, turun dibandingkan dengan posisi pada bulan sebelumnya senilai 194,5 miliar
dolar AS. Secara tahunan, ULN swasta kembali mengalami kontraksi pertumbuhan
5,2 persen (yoy), melanjutkan kontraksi pada bulan sebelumnya 5,5 persen (yoy).
Penurunan
ULN swasta itu terutama disebabkan oleh makin dalamnya kontraksi pertumbuhan
ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) menjadi 5,1
persen (yoy) dibandingkan dengan kontraksi 4,3 persen (yoy) pada periode
sebelumnya.
Berdasarkan
sektor ekonomi, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor industri pengolahan;
jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara
dingin; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 78,2 persen
dari total ULN swasta.
“ULN
swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai
74,9 persen terhadap total ULN swasta,” tuturnya.
