Moneter.id – Jakarta – Realisasi
belanja pemerintah pusat (BPP) hingga Juli 2024 mencapai Rp1.170,8 triliun atau
setara 47,5% dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024
sebesar Rp2.467,5 triliun dan tumbuh 14,7% secara tahunan (year-on-year/yoy).
Kata
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KiTa
Edisi Agustus 2024 di Jakarta, Selasa (13/8/2024), bahwa dari nilai tersebut sebanyak Rp872,8
triliun atau sekitar 74,5% dari total belanja pemerintah pusat disalurkan
langsung untuk masyarakat melalui berbagai program.
“Misalnya,
untuk program perlindungan sosial (perlinsos), Pemerintah telah menggelontorkan
dana sebesar Rp17,7 triliun untuk Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 10 juta
keluarga penerima manfaat (KPM) dan Rp28 triliun untuk program Kartu Sembako
kepada 18,7 juta KPM,” ucapnya.
Kemudian,
kata Sri Mulyani, melalui program pendidikan, Pemerintah menyalurkan Rp8,9
triliun untuk Program Indonesia Pintar (PIP), Rp7 triliun untuk program Kartu
Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Rp7,4 triliun untuk Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Kementerian Agama, dan Rp3,6 triliun untuk Bantuan Operasional Perguruan
Tinggi Negeri (BOPTN).
“Realisasi
penyaluran untuk infrastruktur sebesar Rp94,1 triliun, kesehatan Rp27 triliun
melalui Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN), energi Rp50,8
triliun untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG 3 kilogram, pertanian
Rp7,3 triliun untuk bantuan alat dan subsidi pupuk, serta subsidi bunga Kredit
Usaha Rakyat (KUR) untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebesar
Rp18,1 triliun,” katanya lagi.
Menurutnya,
dari keseluruhan realisasi belanja pemerintah pusat, sebanyak Rp588,7 triliun
disalurkan melalui kementerian/lembaga (K/L), setara 54% dari pagu Rp1.090,8
triliun. Kinerja belanja K/L utamanya dipengaruhi oleh pelaksanaan pemilu,
penyaluran berbagai program bantuan sosial (bansos), sarana prasarana
pertahanan dan keamanan, serta pembangunan infrastruktur.
“Untuk
realisasi belanja non-K/L mencapai Rp582,1 triliun atau 42,3% dari pagu
Rp1.376,7 triliun, yang ditopang oleh realisasi subsidi/kompensasi energi serta
pembayaran manfaat pension,” tutup Sri Mulyani.
