Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menegaskan energi nuklir beremisi karbon rendah dan berdensitas (kepadatan massa;red) energi tinggi berpotensi menjadi penopang transisi energi Indonesia. Hal itu memenuhi kebutuhan listrik yang diproyeksikan meningkat hingga 2060, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan penggerak industrialisasi nasional.
Kepala Pusat Riset Teknologi Reaktor Nuklir (PRTRN) BRIN, Topan Setiadipura, menjelaskan bahwa energi nuklir memiliki peran strategis dalam mendukung transisi energi Indonesia dan memenuhi kebutuhan listrik nasional yang diproyeksikan meningkat hingga 2060.
“Dengan emisi karbon rendah dan densitas energi tinggi, nuklir dinilai mampu memperkuat ketahanan energi, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan industrialisasi,” terangnya, saat menyampaikan paparan berjudul “Mencari Jalan Pecah Telor PLTN: Gerbang Menuju Industrialisasi Energi Baru Nasional.” dalam bertajuk “Strengthening the Manufacturing and Industrial Ecosystem of Nuclear Power Plant Component Systems Towards a Sustainable National Nuclear Supply Chain” di Gedung 720 KST. BJ. Habibie Serpong, Rabu (3/6).
Lebih jauh, Topan menjelaskan bahwa kebutuhan listrik pada 2060 diperkirakan mencapai 443 GWe dengan konsumsi per kapita 5.039 kWh, sehingga nuklir diharapkan menjadi sumber listrik andal pengganti beban dasar batu bara serta pelengkap energi terbarukan yang bersifat intermiten. Ia juga menyoroti bahwa negara maju telah lama memanfaatkan energi nuklir sebagai penopang pembangunan ekonomi dan industri, sementara negara berkembang seperti Turki, Bangladesh, dan Mesir telah mulai mengimplementasikan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).
“Indonesia memiliki kesiapan untuk memasuki era energi nuklir. Untuk itu, BRIN mendorong kolaborasi dengan negara pemasok teknologi nuklir, antara lain Korea Selatan, Amerika Serikat, Kanada, Prancis, Inggris, Rusia, dan Tiongkok, guna memperkuat transfer pengetahuan, kapasitas industri nasional, serta berbagi tantangan dan risiko pembangunan PLTN secara lebih efektif,” jelas Topan.
Topan menjelaskan bahwa Indonesia perlu mengembangkan berbagai jenis reaktor secara paralel, mulai dari PLTN berkapasitas besar sekitar 1 GWe, Small Modular Reactor (SMR) 10–300 MWe, hingga mikroreaktor di bawah 10 MWe yang cocok untuk wilayah kepulauan dan daerah terpencil. Ia menegaskan bahwa “pecah telor PLTN” merupakan langkah awal penting, tidak hanya untuk penyediaan listrik, tetapi juga untuk pengembangan industri, peningkatan kapasitas teknologi nasional, dan penguatan kemandirian bangsa.
Pada kesempatan yang sama, Sidik Permana dari Institut Teknologi Bandung (ITB) menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) tidak hanya ditentukan oleh teknologi reaktor, tetapi juga oleh kemampuan industri dalam memproduksi komponen yang memenuhi standar keselamatan internasional.
Ia menjelaskan bahwa komponen PLTN beroperasi dalam kondisi ekstrem, seperti suhu dan tekanan tinggi, radiasi, serta masa pakai panjang, sehingga penguasaan teknologi material maju dan manufaktur presisi menjadi faktor kunci keberhasilan PLTN.
Sidik menegaskan bahwa penguatan rantai pasok nuklir nasional perlu dilakukan melalui peningkatan kapasitas industri manufaktur, riset material dan komponen, sistem jaminan mutu, serta kompetensi sumber daya manusia.
Ia menyatakan kolaborasi perguruan tinggi, lembaga riset, industri, dan pemerintah menjadi kunci pengembangan ekosistem industri nuklir yang berdaya saing. Indonesia dinilai berpeluang masuk rantai pasok nuklir global jika mampu mengembangkan kemampuan desain, rekayasa, pengujian, dan manufaktur komponen secara bertahap, sehingga pembangunan PLTN memberi nilai tambah bagi ekonomi nasional melalui tumbuhnya industri teknologi tinggi.
Sementara itu, Indarta Kuncoro Aji dari Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI) menekankan bahwa pembangunan energi nuklir nasional memerlukan dukungan kebijakan, kelembagaan, dan pembiayaan sebagai fondasi utama. Ia menjelaskan kesiapan teknologi dan industri harus didukung regulasi yang kuat, pembiayaan berkelanjutan, serta koordinasi kelembagaan yang efektif.
Pengalaman Indonesia dalam pembangunan infrastruktur strategis dinilai dapat menjadi dasar perancangan skema pembiayaan dan tata kelola Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).
Ia menekankan pentingnya pembentukan Nuclear Energy Program Implementing Organization (NEPIO) sebagai wadah koordinasi nasional untuk mengintegrasikan persiapan program nuklir, meliputi kebijakan, regulasi, pendanaan, pengembangan sumber daya manusia, dan keterlibatan industri. NEPIO dinilai sangat penting agar seluruh pemangku kepentingan dapat bekerja terkoordinasi sesuai pedoman International Atomic Energy Agency (IAEA).
Indarta menegaskan bahwa implementasi program nuklir nasional perlu dilakukan melalui pendekatan whole-of-government dan whole-of-nation agar seluruh elemen bangsa dapat berkontribusi dalam pengembangan ekosistem energi nuklir yang aman dan berkelanjutan. Ia menyampaikan bahwa pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) bukan hanya proyek ketenagalistrikan, tetapi instrumen strategis untuk meningkatkan kapasitas teknologi nasional, daya saing industri, serta ketahanan dan kemandirian energi bangsa.
