Pemerintah bersama Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Badan Pusat Statistik (BPS), dan sejumlah pemangku kepentingan terus memperkuat kualitas data ekonomi guna memastikan kontribusi kawasan ekonomi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah dapat diukur secara lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Reviu Data dan Kajian Dampak Ekonomi di KEK yang digelar di Kantor Badan Usaha Pembangunan dan Pengelola (BUPP) KEK Gresik (JIIPE), Gresik, pada Jumat (12/6). Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya sinkronisasi dan validasi data ekonomi kawasan, sekaligus memperdalam kajian hingga tingkat pelaku usaha agar pengukuran dampak ekonomi KEK semakin komprehensif.
Rapat dipimpin Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK, Susiwijono Moegiarso, dan dihadiri pimpinan BPS pusat, BPS Jawa Timur, BPS Kabupaten Gresik, perwakilan kementerian dan lembaga terkait, Dewan Kawasan KEK Jawa Timur, pengelola KEK Gresik, serta PT Freeport Indonesia sebagai salah satu pelaku usaha di kawasan tersebut.
Dalam pertemuan itu, Susiwijono menekankan pentingnya menjaga kualitas data yang menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan ekonomi nasional. “Kita perlu terus menjaga kualitas data, khususnya data-data dari kegiatan ekonomi dan industri di KEK, yang digunakan sebagai salah satu indikator pertumbuhan ekonomi kita, karena data tersebut akan menjadi dasar bagi Pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan dan program prioritas,” ujarnya.
Pemerintah memandang data Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki peran strategis sebagai indikator utama kondisi ekonomi nasional, alat evaluasi kinerja pemerintah, serta acuan dalam menentukan arah investasi dan mengukur dampak berbagai kebijakan yang diterapkan.
Sejak 2025, BPS bersama Dewan Nasional KEK dan Lembaga National Single Window (LNSW) telah melakukan pendataan menyeluruh terhadap kegiatan ekonomi dan industri di 25 KEK yang tersebar di Indonesia. Pendataan tersebut mencakup 528 perusahaan yang beroperasi di kawasan-kawasan tersebut. Selain itu, pencatatan juga dilakukan di sekitar 178 kawasan industri untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai aktivitas ekonomi nasional.
Hingga triwulan I 2026, seluruh KEK di Indonesia secara kumulatif telah membukukan realisasi investasi sebesar Rp353,3 triliun dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 266.688 orang. Sebanyak 471 pelaku usaha telah beroperasi di 25 KEK yang tersebar di berbagai daerah.
KEK Gresik menjadi salah satu motor pengembangan kawasan ekonomi khusus nasional. Hingga triwulan I 2026, kawasan tersebut telah mencatatkan investasi kumulatif sebesar Rp107,32 triliun dan menyerap 47.201 tenaga kerja. Berbagai industri strategis berbasis hilirisasi dan peningkatan nilai tambah menjadi penggerak utama pertumbuhan kawasan tersebut.
Menurut Susiwijono, kualitas data yang terjaga menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik dan pelaku pasar terhadap kinerja ekonomi nasional. “Pemerintah terus berkomitmen menjaga kualitas data, khususnya yang terkait dengan data-data yang diperhitungkan dalam komponen perhitungan pertumbuhan ekonomi (PDB dan PDRB), sehingga akuntabilitas dan kualitas data akan terus terjaga,” katanya.
Ia menambahkan, akuntabilitas data memiliki peran penting dalam mempertahankan kepercayaan masyarakat, pasar, dan investor terhadap berbagai capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ke depan, hasil kajian tersebut akan menjadi pijakan dalam penyempurnaan metodologi pengukuran dampak KEK terhadap perekonomian nasional secara lebih menyeluruh.
