Hilirisasi mineral kritis dinilai belum memberikan dampak signifikan positif bagi pekerja lokal, kendati industri pengolahan sedang tumbuh pesat. Temuan INDEF GTI menyebut, upah pekerja di sektor hilirisasi naik, tetapi kualitas lapangan kerjanya belum membaik. Untuk itu, pemerintah daerah dan pelaku industri diminta memastikan manfaat hilirisasi benar-benar mengalir ke masyarakat.
Kajian INDEF Green Transition Initiative (2026) menemukan, hilirisasi membawa dampak pada sisi perlindungan sosial dan upah pekerja lokal. Di pusat hilirisasi, upah pekerja tercatat naik sekitar 10,3 persen, sementara kepesertaan jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan ikut meningkat sekitar 2,4 persen.
Meski demikian, kenaikan tersebut menyimpan sejumlah catatan. Pada saat yang sama, jumlah lapangan kerja di daerah hilirisasi justru turun 0,9 persen. Kualitas pekerjaan pun nyaris tidak membaik. Proporsi pekerja terdidik dan pekerja berkontrak tetap, hanya naik sekitar 0,5 persen. Temuan ini menyiratkan ironi. Upah pekerja naik seiring beroperasinya smelter, tetapi lapangan kerja baru tak kunjung tumbuh di daerah. Kepesertaan jaminan sosial dan upah boleh terdongkrak, tetapi jumlah pekerjaan dengan kontrak tetap dan terdidik masih tertinggal.
Untuk itu, Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti menjelaskan, kawasan industri yang selama ini beroperasi tertutup dan nyaris tidak terkait dengan ekonomi sekitarnya, perlu diubah menjadi kawasan yang terbuka dan terhubung. Sejumlah cara bisa ditempuh, antara lain dengan menaikkan target pengadaan lokal secara bertahap, mendampingi usaha kecil dan menengah agar mampu memasok perusahaan besar, dan melibatkan lebih banyak pekerja dari daerah sekitar. Perpanjangan fasilitas kawasan pun sebaiknya dinilai dari seberapa kuat kaitannya dengan ekonomi setempat.
“Keberhasilan hilirisasi pada akhirnya tidak hanya diukur dari seberapa banyak mineral yang diolah, tetapi seberapa besar nilai tambah yang tinggal di Indonesia dan seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat,” ujar Esther dalam Seri Dialog Mineral Kritis 1 bertajuk “Mineral Kritis Indonesia di Tengah Krisis Energi Dunia” yang digelar INDEF GTI bersama ViriyaENB di Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Di lapangan, sejumlah daerah sudah mencoba menambal celah itu. Bupati Bulungan Syarwani menyiapkan warganya menyambut Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) yang mulai dibangun pada 2021 dan ditaksir menyerap 60.000-100.000 pekerja. Kebutuhan sebesar itu menuntut tenaga lokal yang siap pakai.
Syarwani menggulirkan sejumlah program, salah satunya vokasi non-degree. Sepanjang 2023-2024, sekitar 80 anak daerah belajar bahasa Mandarin gratis lewat kerja sama dengan pengelola kawasan. Pemerintah kabupaten juga menggelar bursa kerja awal Juni lalu yang membuka hampir 600 lowongan dari 21 perusahaan kawasan. “Kualifikasi dan kompetensi ini penting agar kami menjadi bagian yang menerima manfaat maksimal dari kehadiran kawasan,” ucap Syarwani.
Pelaku industri juga tidak ketinggalan. Director of External Relations CNGR Indonesia, Magdalena Veronika menjelaskan, CNGR membangun ekosistem industri material baterai yang terintegrasi dan berkelanjutan, dengan rantai nilai yang terus diperkuat hingga mencakup produksi precursor sebagai bahan baku utama baterai lithium. Industri berteknologi tinggi ini membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten, khususnya di bidang metalurgi yang masih terbatas di Indonesia. Oleh karena itu, sejak 2023 CNGR aktif menjalin kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi untuk mendukung pengembangan talenta lokal dan transfer pengetahuan.
“Ketika kami memilih Indonesia sebagai tempat untuk tumbuh dan berinvestasi, kami juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan nilai bersama. Kehadiran industri harus memberikan manfaat yang berkelanjutan, membuka peluang pengembangan kapasitas, dan mendorong kemajuan masyarakat di sekitar wilayah operasional,” ucapnya.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menjelaskan, pemerintah dan industri perlu memastikan ekonomi daerah tidak ikut tumbang begitu smelter berhenti, mengingat mineral kritis adalah komoditas tidak terbarukan. Banyak warga sekitar kawasan dulu nelayan dan petani, tetapi berhenti karena lingkungannya rusak, sehingga tak punya jalan pulang ketika industri pergi.
Faisal menambahkan, sejumlah kawasan pusat hilirisasi pun masih memiliki keterkaitan yang lemah dengan ekonomi setempat. Di Morowali, ia mencontohkan, hanya 30 dari sekitar 3.000 UMKM yang masuk rantai pasok kawasan, sementara di Morowali Utara cuma satu dari sekitar 1.200 UMKM. Ia mendorong penguatan rantai pasok lokal yang sekaligus mengangkat kapasitas UMKM, supaya kemampuan itu tetap hidup walau kawasan suatu hari tutup, serta Dana Bagi Hasil (DBH) yang diarahkan lebih tajam untuk kebutuhan jangka panjang.
“Selama ini program sering berhenti pada menggugurkan kewajiban, seperti membangun rumah sakit atau puskesmas. Ke depan, yang perlu kita pikirkan adalah keberlanjutannya, apa yang harus dilakukan kepada masyarakat setelah smelter dan tambang tidak lagi beroperasi,” ujar Faisal.
