Minat investasi produsen otomotif asal Tiongkok di Indonesia terus menguat. Namun, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) menilai para investor baru tersebut mengharapkan dukungan kebijakan yang setara dengan yang selama ini diberikan pemerintah kepada investor Jepang. Di saat yang sama, asosiasi juga mendorong agar pemerintah memperluas insentif untuk seluruh segmen kendaraan demi menjaga momentum pertumbuhan industri.
Ketua Bidang Pengembangan Pasar GAIKINDO, Jongkie Sugiarto, mengatakan dukungan pemerintah terhadap industri otomotif Jepang telah menciptakan kepercayaan bagi investor asing untuk menanamkan modal dalam jangka panjang di Indonesia.
“Melihat dukungan dari pemerintah terhadap industri otomotif Jepang di Indonesia, beberapa perusahaan otomotif dari Tiongkok yang saat ini sedang mulai berinvestasi di Indonesia menyatakan keinginannya untuk mendapatkan dukungan yang sama dari pemerintah agar dapat menjalankan rencana jangka panjangnya di Indonesia,” ujar Jongkie dalam keterangan resmi, Senin (29/6).
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan Indonesia masih menjadi salah satu tujuan investasi yang menarik di kawasan. Investasi yang masuk tidak hanya terbatas pada pembangunan pabrik kendaraan, tetapi juga mencakup pengembangan rantai pasok dan ekosistem industri otomotif nasional.
GAIKINDO menilai dukungan pemerintah terhadap industri otomotif selama ini telah berjalan konsisten melalui berbagai kebijakan strategis. Di antaranya fasilitas investasi, insentif fiskal, hingga forum komunikasi rutin antara pemerintah dengan pelaku industri.
Ketua Harian sekaligus Ketua Penyelenggara Pameran dan Konferensi GAIKINDO, Anton Kumonty, mengatakan pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, terus menunjukkan komitmen dalam menjaga daya saing industri otomotif nasional.
“GAIKINDO melihat pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian, telah menunjukkan komitmen yang konsisten dalam mendukung industri otomotif nasional. Berbagai kebijakan yang diterapkan, mulai dari pemberian fasilitas investasi, insentif fiskal, hingga forum dialog yang rutin dengan pelaku industri, merupakan bentuk nyata upaya pemerintah dalam menjaga daya saing industri otomotif Indonesia sekaligus memberikan kepastian bagi seluruh investor,” kata Anton.
Asosiasi mencatat sejumlah kebijakan pemerintah telah memberikan dampak nyata terhadap industri. Fasilitas User Specific Duty-Free Scheme (USDFS), misalnya, telah dimanfaatkan 57 perusahaan otomotif dari total 74 perusahaan pengguna sejak 2008 hingga akhir 2025. Skema tersebut membebaskan bea masuk impor bahan baku dan komponen yang belum tersedia di dalam negeri sehingga meningkatkan efisiensi biaya produksi.
Selain itu, kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dinilai berhasil menopang penjualan kendaraan pada masa pemulihan ekonomi. Insentif tersebut dimanfaatkan hampir seluruh produsen otomotif yang memproduksi kendaraan di Indonesia sesuai ketentuan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), sehingga mampu menjaga utilisasi pabrik dan mempertahankan lapangan kerja.
Di tengah percepatan elektrifikasi kendaraan, GAIKINDO juga mengapresiasi implementasi program Low Carbon Emission Vehicle (LCEV) yang mendorong investasi pada kendaraan hybrid maupun listrik berbasis baterai.
Meski demikian, GAIKINDO menilai tantangan industri belum sepenuhnya berakhir. Karena itu, asosiasi telah mengusulkan kepada Kementerian Perindustrian agar pemerintah menerapkan stimulus yang mencakup seluruh jenis kendaraan, baik berbasis Internal Combustion Engine (ICE), Hybrid Electric Vehicle (HEV), Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV), maupun Battery Electric Vehicle (BEV).
Menurut GAIKINDO, kebijakan yang inklusif akan menjaga keseimbangan pasar sekaligus meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai basis produksi otomotif regional di tengah persaingan investasi yang semakin ketat.
“Sebagai asosiasi yang mewadahi industri kendaraan bermotor di Indonesia, GAIKINDO akan terus mendukung terciptanya ekosistem industri otomotif yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah, pelaku industri, serta seluruh pemangku kepentingan,” tutup Anton Kumonty.
