Pemerintah memasang target pertumbuhan ekonomi yang cukup agresif dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 6%, meski pada saat yang sama pemerintah berencana menurunkan defisit anggaran menjadi sekitar 2,4% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan target pertumbuhan tersebut bukan sekadar angka optimistis, melainkan ditopang oleh pemulihan ekonomi nasional yang dinilai semakin solid.
Sepanjang semester I 2026, ekonomi Indonesia mampu tumbuh 5,45%. Pemerintah memperkirakan laju pertumbuhan akan terus menguat pada kuartal III dan IV 2026, dengan pertumbuhan di atas 5,5%.
Penguatan tersebut ditopang sejumlah indikator, mulai dari aktivitas manufaktur yang tetap berada di zona ekspansi, daya tahan ekspor, hingga belanja pemerintah yang terus dijaga.
“Bapak Presiden memberikan target dan kalau memberikan target itu memang tidak boleh rendah. Seperti bahasa Bapak Presiden, gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang-bintang, kalaupun tidak tercapai kau jatuh di atas awan,” ujar Suahasil dalam program Top Economy di Studio 1 Metro TV, Jakarta, Selasa (18/8).
Untuk mengejar pertumbuhan 6% pada 2027, pemerintah akan melakukan orkestrasi kebijakan makroekonomi dengan mengoptimalkan seluruh komponen pembentuk PDB. Konsumsi rumah tangga menjadi salah satu tumpuan utama mengingat kontribusinya mencapai sekitar 53% hingga 54% terhadap PDB.
Menurut Suahasil, APBN memiliki peran penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Belanja pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai pengeluaran negara, tetapi juga menjadi bantalan ketika tekanan terhadap konsumsi rumah tangga meningkat.
“APBN adalah salah satu instrumen utama menjaga konsumsi ini. Karena APBN itu memberikan perlindungan sosial, memberikan bantuan sosial, memberikan pengurangan terhadap beban rumah tangga,” jelasnya.
Di sisi investasi, pemerintah akan mengandalkan peran Danantara sebagai katalisator untuk mendorong masuknya investasi swasta, baik domestik maupun asing. Konsolidasi aset BUMN melalui Danantara diharapkan mampu menciptakan efek crowd-in sehingga investasi pemerintah dapat menarik modal swasta dalam skala lebih besar.
Pemerintah juga akan memperketat efisiensi belanja negara dengan mengarahkan anggaran ke sektor-sektor yang memiliki dampak pengganda tinggi terhadap perekonomian. Dengan pendekatan tersebut, setiap rupiah uang negara diharapkan mampu menghasilkan dampak ekonomi yang lebih besar.
Dari sisi eksternal, pemerintah akan mengoptimalkan peluang ekspor sekaligus memperkuat pengawasan terhadap devisa hasil ekspor. Pengawasan tersebut akan dilakukan melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), antara lain untuk mencegah praktik under-invoicing dan transfer pricing.
Menariknya, ambisi pertumbuhan 6% tersebut justru dibarengi dengan penurunan target defisit APBN menjadi sekitar 2,4% dari PDB. Pemerintah menilai kombinasi tersebut menunjukkan perbaikan kualitas dan efisiensi anggaran, bukan pengetatan fiskal yang mengorbankan pertumbuhan.
“Defisit yang lebih rendah tidak menahan pertumbuhan, malah pertumbuhan naik. Ini artinya APBN kita tambah efisien. Taxpayers money memiliki dampak multiplier yang jauh lebih besar bagi perekonomian,” kata Suahasil.
Pemerintah selanjutnya akan memperkuat delapan Klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) melalui 10 Agenda Transformasi Indonesia dalam RAPBN 2027. Agenda tersebut diarahkan pada program yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap masyarakat dan transformasi ekonomi nasional.
Sejumlah agenda yang disiapkan antara lain renovasi puskesmas, rumah sakit dan sekolah, pembentukan bursa komoditas strategis, pengembangan Pusat Finansial Internasional, elektrifikasi mobilitas rakyat, kebijakan dwi kewarganegaraan, keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta Danantara Development Management Fund.
Dengan demikian, tantangan RAPBN 2027 bukan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi 6%, tetapi memastikan pertumbuhan tersebut tercapai dengan belanja negara yang semakin efisien. Pemerintah kini harus membuktikan bahwa penurunan defisit dan peningkatan pertumbuhan dapat berjalan beriringan, sekaligus menghasilkan dampak yang lebih besar terhadap konsumsi, investasi dan produktivitas ekonomi nasional.
