Pemerintah mengandalkan percepatan belanja negara untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Hingga Semester I 2026, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.298,6 triliun atau tumbuh 29,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, seiring tetap kuatnya kinerja penerimaan negara.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan APBN terus menjalankan fungsi sebagai instrumen fiskal untuk menopang aktivitas ekonomi sekaligus menjaga stabilitas. Menurutnya, peningkatan belanja pemerintah menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pada paruh pertama tahun ini.
“Peningkatan realisasi belanja pemerintah pusat pada tahun 2026 ini menjadi katalisator untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di semester pertama tahun 2026,” ujar Purbaya dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Selasa (7/7).
Belanja tersebut diarahkan untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah, mulai dari pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG), penyaluran bantuan sosial seperti bantuan iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu, Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar Kuliah, hingga pembayaran gaji aparatur sipil negara termasuk THR dan gaji ke-13.
Di sisi lain, pemerintah juga mempercepat penyaluran transfer ke daerah yang hingga akhir Juni 2026 telah mencapai Rp357,4 triliun atau 51,6% dari pagu APBN. Realisasi tersebut menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir dan diharapkan mampu memperkuat belanja pemerintah daerah serta mempercepat pembangunan di berbagai wilayah.
Kinerja belanja yang ekspansif itu didukung oleh pendapatan negara yang tetap tumbuh solid. Hingga Semester I 2026, penerimaan negara meningkat berkat pertumbuhan penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
“Secara keseluruhan, capaian semester I menunjukkan bahwa momentum penerimaan negara berada pada jalur yang positif,” kata Purbaya.
Selain menjadi motor penggerak ekonomi, APBN juga tetap menjalankan fungsi sebagai shock absorber melalui berbagai kebijakan fiskal, termasuk mempertahankan harga BBM bersubsidi guna menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global.
Meski belanja meningkat, pemerintah memastikan kondisi fiskal tetap terkendali. Hingga akhir Semester I 2026, defisit APBN tercatat Rp734,3 triliun atau setara 2,85% terhadap PDB.
Purbaya menegaskan pemerintah akan terus menjaga kesehatan APBN dengan meningkatkan kualitas belanja dan mengoptimalkan penerimaan negara tanpa menaikkan tarif pajak.
“APBN 2026 bekerja keras mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan mendukung agenda prioritas pembangunan nasional dengan tetap menjaga tata kelola keuangan yang sehat, kredibel, dan akuntabel,” tutupnya.
