Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI-Rate di level 5,75% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang berlangsung pada 21-22 Juli 2026. Selain itu, BI juga mempertahankan suku bunga Deposit Facility sebesar 4,75% dan Lending Facility sebesar 6,50%.
Keputusan tersebut diambil sebagai bagian dari strategi Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi, sekaligus memastikan inflasi tetap berada dalam target 2,5±1 persen pada 2026 hingga 2027.
Di sisi lain, BI juga memperkuat berbagai kebijakan pendukung pertumbuhan ekonomi. Salah satunya melalui perluasan insentif guna meningkatkan aliran investasi portofolio asing, memperdalam pasar uang dan pasar valuta asing (PUVA), serta meningkatkan likuiditas di sektor perbankan.
Dalam kebijakan terbarunya, Bank Indonesia menaikkan insentif bagi transaksi lindung nilai (hedging) melalui Swap Jual Lindung Nilai dari 10 persen menjadi 12,5 persen, serta memperluas insentif Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) sebesar 15 persen. BI juga memberikan insentif tambahan bagi transaksi Local Currency Transaction (LCT) dengan negara-negara mitra guna memperluas penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan internasional.
Untuk mendukung penyaluran kredit, BI menyempurnakan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM). Mulai 1 September 2026, total insentif KLM yang dapat diterima perbankan meningkat menjadi maksimal 6 persen dari Dana Pihak Ketiga (DPK), dari sebelumnya 5,5 persen. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat likuiditas sekaligus mempercepat pendalaman pasar uang.
Selain itu, Bank Indonesia juga memperluas cakupan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) yang efektif mulai 1 Oktober 2026. Kebijakan ini mendorong penyaluran pembiayaan kepada sektor-sektor inklusif, termasuk UMKM, pemasok, distributor, hingga mitra usaha, melalui skema kerja sama antarbank.
Di sektor sistem pembayaran, BI melanjutkan transformasi digital dengan memperluas penggunaan pembayaran digital, memperkuat kerja sama QRIS Antarnegara, serta mengembangkan inovasi melalui Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI) Digdaya dan program Hackathon untuk mencetak talenta digital nasional.
Bank Indonesia menegaskan bahwa bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran akan terus diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi dan pertumbuhan. Koordinasi dengan Pemerintah, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), serta berbagai pemangku kepentingan juga terus diperkuat agar stabilitas sistem keuangan tetap terjaga dan pembiayaan bagi sektor riil semakin meningkat.
