BPS Mencatat ekonomi Indonesia triwulan II-2026 tumbuh sebesar 5,29 persen dibanding triwulan II-2025 (y-on-y).
Menanggapi hal ini, Eko Listiyanto Direktur Pengembangan Big Data INDEF, menilai capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29% pada triwulan II-2026 tidak dapat dibaca semata sebagai kabar baik.
Menurutnya, meskipun angka pertumbuhan tetap berada di atas lima persenan, kualitas pertumbuhan justru menunjukkan pelemahan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Setelah efek musiman Ramadan dan Idulfitri menghilang, perekonomian kembali memasuki fase normal, namun normalitas tersebut memperlihatkan bahwa daya tahan ekonomi domestik masih sangat bergantung pada stimulus fiskal pemerintah.
Eko menjelaskan perlambatan konsumsi rumah tangga dari 5,52% pada triwulan I menjadi 5,06% pada triwulan II mengindikasikan daya beli masyarakat belum benar-benar pulih secara organik. Kenaikan konsumsi pemerintah yang mencapai hampir 16% melalui berbagai program belanja negara berhasil menopang pertumbuhan, tetapi sekaligus memperlihatkan tingginya ketergantungan ekonomi terhadap APBN.
Di sisi lain, bantalan pertumbuhan dari sektor eksternal juga semakin melemah. Pertumbuhan ekspor turun tajam sementara impor tetap tinggi sehingga kontribusi ekspor neto terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi semakin negatif.
Lebih jauh, Eko menyoroti paradoks pada struktur pertumbuhan sektoral. Selama periode Februari hingga Mei 2026, sektor perdagangan memang mencatat pertumbuhan yang relatif tinggi yaitu sebesar 6,39% dengan kontribusi sebesar 13,02% terhadap PDB nasional, tetapi justru mengalami pengurangan tenaga kerja terbesar, sebanyak 128 ribu orang.
Pada saat yang sama, meskipun angka kemiskinan di perdesaan sedikit menurun (dari 10,72% menjadi 10,67%), indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan justru memburuk. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat miskin semakin tertinggal, sementara manfaat pertumbuhan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat berpendapatan tinggi (lapisan atas).
Karena itu, Eko mendorong pemerintah untuk menggeser fokus kebijakan dari sekadar menjaga pertumbuhan menuju peningkatan kualitas pertumbuhan.
Prioritas kebijakan perlu diarahkan pada penciptaan lapangan kerja formal yang mampu memperkuat daya beli organik masyarakat, percepatan program reskilling dan up-skilling bagi tenaga kerja di sektor perdagangan ritel konvensional agar mampu terserap ke dalam ekosistem perdagangan digital (e-commerce dan logistik), serta reformulasi program perlindungan sosial di perdesaan agar lebih berorientasi pada peningkatan pendapatan masyarakat daripada sekadar bantuan tunai.
