Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment INDEF, Ahmad Heri Firdaus, menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29 persen pada triwulan II-2026 masih menyimpan persoalan struktural yang perlu segera dibenahi.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi saat ini belum sepenuhnya mampu menciptakan dampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat karena sektor-sektor produktif justru mengalami perlambatan.
Heri menjelaskan, sektor-sektor tradable yang selama ini menjadi penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekaligus penyerap tenaga kerja, seperti industri manufaktur, tumbuh di bawah rata-rata nasional. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi lebih banyak ditopang oleh sektor jasa non-tradable, seperti informasi dan komunikasi, akomodasi dan makan minum, serta pengadaan listrik dan gas yang relatif memiliki kemampuan lebih terbatas dalam menciptakan lapangan kerja.
“Kondisi ini membuat pertumbuhan ekonomi belum menghasilkan efek pengganda (spillover effect) yang optimal terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Heri.
Ia juga menyoroti tekanan yang masih membayangi sektor manufaktur. Kontraksi Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur S&P Global mencerminkan melemahnya permintaan, meningkatnya biaya produksi, serta tingginya tekanan akibat mahalnya energi, ketergantungan pada bahan baku impor, dan persaingan produk impor di pasar domestik.
Padahal, menurut Heri, sektor manufaktur seharusnya menjadi mesin utama industrialisasi Indonesia. Jika pemerintah ingin mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi secara berkelanjutan, industri manufaktur harus mampu tumbuh secara konsisten melampaui laju pertumbuhan ekonomi nasional.
Di sisi investasi, Heri menilai peningkatan realisasi investasi belum sepenuhnya menghasilkan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi maupun penciptaan lapangan kerja berkualitas. Ia mencatat investasi yang tumbuh 7,1 persen dengan nilai mencapai Rp511,8 triliun hanya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 5,29 persen.
Selain itu, masih terdapat perbedaan data mengenai penyerapan tenaga kerja antara BKPM dan BPS yang dinilai perlu segera diklarifikasi agar menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih akurat.
Menurut Heri, kualitas sumber daya manusia Indonesia juga masih menjadi tantangan besar. Dominasi pekerja sektor informal dan rendahnya tingkat pendidikan angkatan kerja dinilai belum sejalan dengan kebutuhan program hilirisasi yang membutuhkan tenaga kerja berkeahlian tinggi dan mampu mendukung industri bernilai tambah.
Karena itu, Heri menegaskan bahwa agenda industrialisasi harus kembali menjadi prioritas utama pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah didorong memperkuat sektor manufaktur melalui perbaikan iklim investasi produktif, peningkatan kualitas tenaga kerja, penguatan daya saing industri dalam negeri, serta kebijakan yang mampu mengarahkan investasi pada ekspansi kapasitas produksi, pengembangan teknologi, dan inovasi, bukan sekadar mengejar besarnya nilai realisasi investasi.
