Moneter.co.id – Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Bambang Sudibyo mendukung pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati untuk pengelolaan zakat dilakukan seperti pajak.
“Saya akan respon tantangan dia (Menkeu Sri Mulyani) yang ingin agar zakat dapat dikelola seperti pajak. Kita mendukung keinginan ini,” kata Bambang, Jumat (25/8).
Ia sependapat dengan pernyataan Menkeu karena berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa zakat memang dikelola oleh negara layaknya pengelolaan pajak.
Sebelumnya, Menkeu dalam pidatonya di Seminar Internasional Keuangan Syariah ke-2 (2nd Annual Islamic Finance Conference/AIFC) di Yogyakarta, Rabu (23/8), yang mengatakan penghimpunan zakat dan penyalurannya saat ini masih banyak dilakukan secara informal melalui perorangan, keluarga, atau kerabat.
Padahal dalam undang-undangnya dana zakat harus dikelola oleh negara melalui lembaga resmi negara seperti Baznas dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mendapat rekomendasi dari Baznas.
“Masih banyak masyarakat yang mengeluarkan zakat tidak melalui lembaga resmi yang tidak jelas pertanggungjawabannya,” kata Bambang.
Bambang menambahkan, potensi keuangan zakat Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbanyak sangat besar dan bisa membangun kekuatan ekonomi syariah apabila dikelola dengan baik.
“Di dalam Alquran menyebutkan tentang hukum membayar pajak merupakan wajib. Namun ketentuan dalam undang-undangnya masih bersifat opsional atau sunnah,” ujarnya.
Menurutnya, perlu adanya tata ulang peraturan pengelolaan zakat dalam undang-undang zakat yang juga berkaitan dengan pajak.
“Konsekuensi dari itu harus diberi insentif bagi yang taat membayar zakat. Insentifnya adalah insentif pajak. Bahwa mereka yang membayar zakat dengan baik, zakatnya bukan mengurangi pendapatan kena pajak tapi mengurangi kewajiban pajaknya,” tutup Bambang. (Hap/Ant)
