Moneter.co.id – Pemerintah akan merealisasikan satu stasiun pengisian bahan
bakar umum (SPBU) di Desa Tanah Hitam, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat (Kalbar) sebagai titik
Ke-26 dari Program BBM Satu Harga di seluruh Tanah Air.
Peresmian lembaga penyalur BBM jenis SPBU modular
tersebut akan dilakukan anggota Komite BPH Migas M Ibnu Fajar bersama Direktur
Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM Harya Adityawarman, General
Manager MOR VI PT Pertamina (Persero) Yanuar Budi Hartanto, Bupati Sambas Atbah
Romin Suhaili, dan anggota Komisi VII DPR Katherine Angela Oendoen, Minggu
(15/10).
Berdasarkan siaran pers Kementerian ESDM di Jakarta, Sabtu (14/10),
menyebutkan peresmian SPBU Modular Paloh merupakan bagian dari Program BBM Satu
Harga yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo.
Program BBM Satu Harga bertujuan agar harga BBM
yang sama dapat dinikmati oleh rakyat di seluruh Indonesia, khususnya di
kawasan timur dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Untuk menindaklanjuti arahan Presiden tersebut,
Kementerian ESDM telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016
tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM
Khusus Penugasan Secara Nasional.
Pada intinya, peraturan menteri itu mengamanatkan
agar badan usaha yang menyalurkan BBM bersubsidi segera mendirikan penyalur di
lokasi-lokasi yang belum terdapat SPBU.
SPBU Modular Paloh akan mempermudah masyarakat
untuk mendapatkan BBM. Konsumen tidak perlu lagi menempuh jarak sejauh 20
km dan harus menyeberang sungai sepanjang 400 meter menggunakan kapal feri
hanya untuk membeli BBM.
Masyarakat pun dapat memperoleh BBM dengan harga
yang sama seperti di daerah lainnya dari sebelumnya antara Rp7.500-9.000 per
liter menjadi Rp 6.450 per liter untuk premium dan Rp 5.150/liter untuk solar.
Total kapasitas BBM di SPBU Modular Paloh sebesar
40 kiloliter terdiri atas 20 kiloliter premium, dan 20 kiloliter solar dan akan
disalurkan secara langsung kepada konsumen pengguna dengan harga yang telah
ditetapkan oleh pemerintah, sehingga akan mendorong perkembangan perekonomian
daerah.
(HAP/Ant)
