Tekanan terhadap daya beli masyarakat kembali menjadi perhatian dalam diskusi publik yang diselenggarakan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) bertajuk “Daya Beli Tertekan, Ketahanan Ekonomi Dipertaruhkan”. Forum tersebut mengulas berbagai tantangan ekonomi yang tengah dihadapi masyarakat Indonesia, mulai dari menyusutnya jumlah kelas menengah hingga kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi.
Dalam pemaparannya, INDEF menyoroti kondisi ekonomi yang dinilai semakin berat bagi masyarakat. Dalam lima tahun terakhir, jumlah masyarakat kelas menengah tercatat menyusut hingga 9,4 juta jiwa. Kondisi tersebut terjadi di tengah pelemahan nilai tukar rupiah dan tekanan terhadap berbagai sektor ekonomi, termasuk konsumsi rumah tangga, otomotif, properti, hingga sektor riil lainnya.
Situasi tersebut semakin menjadi sorotan setelah kenaikan harga Pertamax sebesar 32 persen pada 10 Juni 2026, dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Data Scientist Continuum, Wahyu Tri Utomo, memaparkan hasil analisis percakapan publik di media sosial yang menunjukkan tingginya respons negatif terhadap kebijakan tersebut.
“Berdasarkan pengolahan data sebanyak 648.723 interaksi dari platform X, YouTube, dan Threads selama periode 9 hingga 11 Juni 2026, ditemukan bahwa 98,12 persen respons publik bersifat negatif setelah sentimen netral dikeluarkan dari analisis,” ujar Wahyu.
Menurutnya, emosi kemarahan mendominasi respons masyarakat dengan porsi mencapai 85,37 persen. Kekecewaan publik dipicu oleh persepsi ketidakkonsistenan narasi pemerintah terkait harga BBM di tengah kondisi ekonomi yang dianggap sedang mengalami tekanan akibat pelemahan rupiah dan penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
Selain membahas kenaikan Pertamax, percakapan publik juga banyak menyoroti nasib Pertalite. Wahyu menjelaskan bahwa sekitar 50,98 persen pembahasan netizen berfokus pada kekhawatiran terhadap ketersediaan BBM bersubsidi tersebut.
“Fokus utama perbincangan netizen justru tertuju pada Pertalite. Masyarakat khawatir akan terjadi pergeseran konsumsi dari Pertamax ke Pertalite yang berpotensi menimbulkan kelangkaan stok, atau bahkan muncul kekhawatiran produk tersebut akan bernasib sama seperti Premium yang akhirnya dihapus dari pasar,” jelasnya.
Analisis tersebut juga menemukan adanya kritik yang ditujukan kepada Pertamina serta munculnya kembali pembahasan terkait sikap sejumlah pihak yang sebelumnya vokal mengkritik kebijakan harga BBM saat berada di luar pemerintahan.
Lebih lanjut, masyarakat juga mengkhawatirkan dampak lanjutan dari kenaikan harga BBM terhadap rantai pasok nasional. Banyak warganet menilai kenaikan biaya energi berpotensi meningkatkan biaya logistik, yang pada akhirnya berdampak pada harga kebutuhan pokok.
Wahyu menegaskan bahwa meskipun Pertamax merupakan BBM non-subsidi, dampaknya tetap dirasakan luas oleh masyarakat.
“Walaupun kenaikan ini menyasar BBM non-subsidi, publik melihatnya sebagai pukulan tambahan bagi kondisi ekonomi saat ini. Narasi yang berkembang menunjukkan kekhawatiran bahwa kenaikan biaya energi akan memicu kenaikan biaya logistik UMKM dan harga pangan secara lebih luas,” katanya.
Ia menambahkan gejolak yang tercermin dalam percakapan media sosial tidak bisa dipandang sekadar sebagai reaksi digital semata, melainkan merupakan refleksi dari kondisi sosial dan ekonomi yang sedang dirasakan masyarakat.
“Seluruh gejolak digital ini merupakan cerminan nyata dari kondisi sosial yang ada di masyarakat saat ini,” tutup Wahyu.
