Pemerintah memperkuat fondasi pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional melalui dukungan anggaran yang lebih pasti. Badan Anggaran DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebesar Rp664 miliar untuk tahun anggaran 2027, yang akan digunakan untuk mendukung fungsi koordinasi serta pengawalan berbagai program prioritas pemerintah.
Persetujuan tersebut diputuskan dalam rapat kerja pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran bersama Badan Anggaran DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (22/6). Dalam rapat yang dipimpin Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah itu, DPR juga menyetujui pagu anggaran beserta usulan tambahan bagi tujuh kementerian koordinator.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan apresiasinya atas dukungan yang diberikan parlemen. Menurutnya, kesepakatan tersebut menjadi modal penting bagi Kemenko Perekonomian dalam menjalankan peran koordinasi kebijakan di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompleks.
“Saya apresiasi terhadap anggaran yang disebut oleh Bapak Ketua dan telah disetujui oleh Anggota Dewan yang terhormat. Dan angkanya sangat cocok Pak, titik dan komanya,” ujar Airlangga dalam rapat tersebut.
Airlangga mengatakan, kepastian pagu anggaran tersebut akan menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan Kemenko Perekonomian sepanjang 2027. Di tengah tantangan eksternal yang masih membayangi, pemerintah membutuhkan koordinasi yang kuat untuk menjaga momentum pertumbuhan dan memastikan berbagai program strategis berjalan sesuai target.
Ia menambahkan, dukungan anggaran dari DPR akan memperkuat kapasitas Kemenko Perekonomian dalam mengharmonisasikan kebijakan lintas sektor dan mengawal implementasi agenda prioritas pemerintah.
“Dukungan anggaran tersebut akan menjadi landasan bagi Kemenko Perekonomian dalam mengoptimalkan pelaksanaan fungsi koordinasi kebijakan ekonomi nasional serta mendukung berbagai program prioritas Pemerintah,” kata Airlangga.
Melalui alokasi anggaran yang telah disepakati, Kemenko Perekonomian akan terus mengawal agenda transformasi ekonomi nasional yang diarahkan untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan memiliki daya saing tinggi. Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mencapai target Indonesia Maju.
Selain Airlangga, rapat kerja tersebut turut dihadiri sejumlah menteri koordinator, antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, serta Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
