Kekayaan sumber daya alam sering dipandang sebagai modal besar bagi pembangunan ekonomi nasional. Namun, pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa melimpahnya SDA tidak selalu otomatis membawa kesejahteraan.
Tanpa tata kelola yang kuat, kekayaan alam justru dapat menjadi tantangan bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan menjebak negara dalam ketergantungan komoditas. Isu tersebut menjadi fokus
Diskusi Publik yang diselenggarakan oleh dengan tema “Sumber Daya Alam: Berkah atau Kutukan?”. Diskusi ini menyoroti dinamika pengelolaan SDA, bukti empiris fenomena resource curse (kutukan sumber daya alam), dan tantangan tata kelola dalam mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di tengah agenda hilirisasi industri, transisi energi, dan ekonomi hijau.
Didik J. Rachbini – Ekonom Senior INDEF, menjelaskan keberadaan SDA pada dasarnya bersifat netral. Ia dapat menjadi berkah jika dikelola dengan kelembagaan yang kuat dan transparan seperti di Australia, Kanada, atau Norwegia. Di sisi lain, dapat menjadi kutukan jika salah urus seperti di Venezuela.
Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian besar agar kekayaan alam memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan rakyat, bukan hanya menjadi objek eksploitasi kelompok tertentu. Jika menengok sejarah, Indonesia memiliki pengalaman panjang mengenai eksploitasi kekayaan alam sejak masa kolonial, ketika Belanda mengeruk SDA demi kemakmuran mereka sendiri sementara manfaat ekonomi yang diterima masyarakat domestik sangat terbatas.
Lebih lanjut, Didik menekankan bahwa persoalan utama Indonesia berada pada aspek sistem tata kelola dan politik ekonomi untuk meredam fenomena rent seeking.
Ketika kelompok tertentu berburu rente ekonomi dari penguasaan SDA melalui mekanisme politik, kekayaan alam tersebut tidak lagi menjadi instrumen pembangunan nasional melainkan alat pelanggeng kekuasaan. Indonesia kini berada di persimpangan jalan, dan keberadaan check and balance dalam sistem politik serta tata kelola fiskal menjadi kunci utama agar kekayaan alam tidak bertransformasi menjadi takdir ketergantungan dan konflik kepentingan.
Nailul Farih – Research Associate INDEF, memaparkan bukti empiris mengenai fenomena Natural Resource Curse di mana negara dengan kelimpahan SDA justru sering kali mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah akibat lemahnya diversifikasi. Nailul mengidentifikasi dampak negatif ketergantungan komoditas ini terlihat paling kuat pada negara berpendapatan rendah (Low-Income Countries) akibat lemahnya kapasitas kelembagaan.
Sebaliknya, negara berpendapatan tinggi (High-Income Countries) relatif mampu mengonversi kekayaan tersebut menjadi investasi produktif. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan untuk Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah bukan sekadar menggenjot volume eksploitasi, melainkan memperkuat nilai tambah melalui hilirisasi dan peningkatan kualitas modal manusia secara terukur.
Muhammad Rosyid Jazuli – Managing Director Paramadina Public Policy Institute, menyoroti pentingnya analisis kelembagaan terintegrasi dan mengkritisi struktur ekspor Indonesia yang masih didominasi komoditas primer. Berdasarkan Economic Complexity Index (ECI), Indonesia masih menghadapi keterbatasan dalam memproduksi barang-barang kompleks bernilai tambah tinggi. Rosyid juga mengingatkan agar Indonesia tidak mentah-mentah meniru model sovereign wealth fund Norwegia, sebab terdapat perbedaan fundamental dalam aspek sejarah, kapasitas birokrasi, dan struktur ekonomi antarkedua negara.
Lebih lanjut, Rosyid menjabarkan bahaya fenomena “kutukan kuadrat”, yaitu ketika tingginya ketergantungan SDA berkelindan dengan kenyataan bahwa SDA tersebut tidak ‘sekaya’ yang dibayangkan. Sebab jika dihitung per capita, nilai dari SDA Indonesia hanya sekitar USD 400 per capita per tahun. Ini jelas bukan ‘kekayaan’ yang selama ini dinarasikan.
Untuk kemajuan ekonomi, Indonesia perlu memperkuat pembangunan berbasis faktor produksi (factor-driven) kemudian perlahan menuju ekonomi berbasis inovasi (innovation-driven). Tidak bisa melompat langsung ke yang berbasis inovasi apalagi berbasis pengetahuan (knowledge-based economy).
Kuncinya, reformasi tata kelola harus menyentuh tiga pilar utama secara simultan: social institution (kepercayaan publik), administrative institution (kapasitas birokrasi), dan economic institution (kepastian regulasi). Reformasi ini tidak cukup hanya di atas kertas, melainkan menuntut pergeseran budaya kelembagaan yang serius dan berpandangan jangka panjang.
