Pemerintah memperluas penjajakan pendanaan global untuk mendorong ekspor, menarik investasi swasta, dan mempercepat pembangunan infrastruktur strategis. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengintensifkan kerja sama dengan lembaga keuangan internasional dan negara mitra, mulai dari International Finance Corporation (IFC), World Bank, Japan Bank for International Cooperation (JBIC), hingga Singapura dan Thailand.
Rangkaian pertemuan bilateral yang berlangsung di Bangkok, Thailand, pada Rabu (14/10/2026) tersebut diarahkan untuk memperluas sumber pembiayaan pembangunan di tengah kebutuhan menyeimbangkan dorongan pertumbuhan ekonomi dengan keterbatasan anggaran negara.
Salah satu agenda utama adalah memperkuat pembiayaan ekspor melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Dalam pertemuan dengan IFC, Suahasil membahas peluang penghimpunan pendanaan jangka panjang dan mobilisasi sumber dana eksternal untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha nasional menembus pasar internasional.
Pembiayaan tersebut ditargetkan memperkuat rantai pasok domestik, terutama di sektor pertanian, manufaktur, logistik, jasa, dan perikanan. Akses terhadap pendanaan jangka panjang menjadi salah satu faktor penting bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, dan memenuhi kebutuhan pembiayaan perdagangan lintas negara.
Selain pembiayaan ekspor, IFC mendorong perluasan akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui PT Permodalan Nasional Madani (PNM), OTO Finance, dan Amartha. Penguatan digitalisasi layanan keuangan juga menjadi bagian dari agenda tersebut, termasuk untuk memperluas akses pendanaan bagi perempuan pelaku usaha dan masyarakat perdesaan.
IFC turut menyampaikan rencana pemindahan sejumlah posisi senior dari Singapura ke Jakarta guna memperkuat kehadirannya di Indonesia. Langkah ini berpotensi mempererat koordinasi dengan pemerintah dan pelaku usaha dalam pengembangan pembiayaan sektor swasta.
Di pasar modal, Suahasil menekankan pentingnya menjaga kredibilitas pasar agar mampu menjadi sumber pembiayaan yang andal bagi dunia usaha. Perluasan basis investor dan pengembangan instrumen pembiayaan tematik dinilai dapat meningkatkan partisipasi modal swasta dalam mendukung aktivitas ekonomi.
Penguatan pembiayaan non-APBN menjadi relevan karena kebutuhan pembangunan tidak dapat hanya bergantung pada belanja pemerintah. Karena itu, mobilisasi investasi swasta dan pengembangan instrumen pendanaan alternatif menjadi bagian dari upaya memperluas kapasitas pembiayaan ekonomi nasional.
Namun, ekspansi pembiayaan tersebut tetap perlu ditopang pengelolaan fiskal yang terukur. Dalam pertemuan dengan Wakil Presiden World Bank untuk Kawasan Asia Timur dan Pasifik Carlos Felipe Jaramillo serta Direktur World Bank untuk Indonesia dan Timor-Leste Carrie Turk, Suahasil membahas tantangan menyeimbangkan kebutuhan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan keterbatasan sumber daya dan efektivitas belanja pemerintah.
World Bank menyatakan kesiapan mendukung prioritas pembangunan Indonesia, termasuk pengembangan UMKM melalui pembiayaan digital dan inisiatif Agricollect di sektor pertanian. Lembaga tersebut juga menyampaikan keterlibatannya dalam program kesehatan di Indonesia.
Kerja sama dengan JBIC diarahkan pada pembiayaan infrastruktur dan penguatan ketahanan energi. Dalam pertemuan dengan Gubernur JBIC, Suahasil membahas dukungan pendanaan untuk sejumlah proyek, termasuk fasilitas pengolahan sampah menjadi energi atau waste-to-energy di Legok Nangka, Jawa Barat.
Suahasil juga mendorong penjajakan kerja sama JBIC dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), baik untuk membiayai proyek baru maupun mendukung proyek yang sedang berjalan. Keterlibatan lembaga pembiayaan internasional diharapkan dapat memperluas alternatif pendanaan untuk proyek infrastruktur yang membutuhkan investasi besar dan berjangka panjang.
Di tingkat regional, pemerintah membahas peluang memperkuat kerja sama keuangan ASEAN bersama Menteri Kedua Keuangan Singapura Indranee Rajah. Agenda pembicaraan mencakup pengembangan pasar karbon, pemanfaatan blended finance atau pembiayaan campuran untuk mendukung solusi berbasis alam, serta penguatan konektivitas infrastruktur dan energi melalui ASEAN Power Grid.
Kedua pihak juga bertukar pandangan mengenai pemanfaatan kecerdasan buatan dan digitalisasi, yang semakin berperan dalam pengembangan layanan keuangan dan peningkatan efisiensi ekonomi.
Rangkaian pertemuan tersebut menunjukkan upaya pemerintah memperluas sumber pembiayaan melalui kemitraan internasional, sekaligus mendorong keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan. Tantangannya adalah memastikan komitmen kerja sama dapat berlanjut menjadi pendanaan konkret, investasi produktif, dan proyek yang memberikan dampak ekonomi terukur.
Dengan memperkuat akses pembiayaan ekspor, memperluas investasi swasta, serta membuka peluang pendanaan infrastruktur dan energi, pemerintah berupaya mengoptimalkan modal global untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
