Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan tiga fokus utama dalam pengembangan literasi dan inklusi keuangan syariah pada 2026. Langkah ini ditempuh agar program edukasi dan peningkatan akses keuangan syariah berjalan lebih terarah, berkelanjutan, serta mampu mendorong pemanfaatan produk dan layanan keuangan syariah di tengah masyarakat.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono mengatakan, Kelompok Kerja Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah (POKJA LIKS) akan menjadi motor penggerak dalam memperkuat ekosistem literasi keuangan syariah melalui strategi yang lebih terukur.
“POKJA LIKS tahun 2026 akan difokuskan pada tiga agenda utama, yaitu pertama menyusun strategi literasi dan inklusi keuangan syariah yang berbasis data, digitalisasi, dan kebutuhan masyarakat. Kedua, mengintegrasikan literasi dan inklusi keuangan syariah dengan market conduct, pelindungan konsumen, dan financial health. Ketiga, memperkuat sinergi antarpihak agar menghasilkan langkah yang konkret dan dapat ditindaklanjuti,” ujar Dicky dalam Pertemuan Pertama POKJA LIKS Tahun 2026 di Kantor OJK, Senin (20/7).
Menurut Dicky, POKJA LIKS memiliki peran strategis sebagai mitra OJK yang tidak hanya menjadi wadah koordinasi, tetapi juga ruang kolaborasi untuk menghasilkan kebijakan dan aksi nyata dalam meningkatkan literasi sekaligus inklusi keuangan syariah. Melalui penguatan program tersebut, OJK berharap masyarakat tidak hanya memahami konsep keuangan syariah, tetapi juga terdorong memanfaatkan produk dan layanan yang tersedia.
“Literasi dan inklusi keuangan syariah harus berjalan bersama dengan pengawasan market conduct dan pelindungan konsumen. Inovasi dapat berkembang secara sehat, dipercaya dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan aspek pelindungan konsumen,” kata Dicky.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Ketua Badan Harian Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) KH Muhammad Cholil Nafis, perwakilan asosiasi industri jasa keuangan syariah, Self Regulatory Organization (SRO), akademisi, organisasi profesi, tokoh perempuan, influencer, serta jajaran internal OJK yang tergabung dalam POKJA LIKS.
Sementara itu, Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan OJK M. Ismail Riyadi mengatakan sejak dibentuk pada 2024, POKJA LIKS telah berkontribusi dalam merumuskan berbagai program edukasi dan inklusi keuangan syariah agar semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi.
“Melalui rekomendasi, evaluasi, dan masukan yang disampaikan secara berkala, POKJA LIKS memberikan perspektif substantif maupun strategis dalam penyempurnaan program kerja, perumusan inisiatif baru, serta penguatan arah kebijakan literasi dan inklusi keuangan syariah agar semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan industri,” ujar Ismail.
Meski demikian, OJK menilai pelaksanaan program literasi dan inklusi keuangan syariah masih perlu diperluas, terutama dalam pemerataan jangkauan, keberlanjutan program, hingga meningkatkan konversi dari pemahaman masyarakat menjadi penggunaan produk keuangan syariah.
Sejumlah program telah dijalankan OJK untuk memperkuat ekosistem tersebut, di antaranya Indonesia Sharia Financial Olympiad (ISFO), Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah), Sahabat Ibu Cakap Literasi Keuangan Syariah (SICANTIKS), Santri Cakap Literasi Keuangan Syariah (SAKINAH), dan School of Syariah (SOS). Selain itu, OJK juga mendorong business matching melalui Forum Edukasi dan Temu Bisnis Keuangan Syariah (FEBIS) serta Ekosistem Pusat Inklusi Keuangan Syariah (EPIKS), yang diperkuat dengan penyelenggaraan Syariah Financial Fair (SYAFIF) dan Expo Keuangan dan Seminar Syariah (EKSIS) untuk meningkatkan pemanfaatan produk dan layanan keuangan syariah.
Melalui penguatan kolaborasi lintas pemangku kepentingan, OJK berharap tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah terus meningkat sehingga mampu memperluas akses pembiayaan, memperkuat industri jasa keuangan syariah, dan pada akhirnya mendorong kesejahteraan ekonomi masyarakat.
