Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih memainkan peran krusial sebagai penahan gejolak ekonomi di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor jasa keuangan, dan penjaminan simpanan dinilai mampu menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia sepanjang Semester I 2026.
Ketua KSSK yang juga Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kondisi sistem keuangan nasional tetap berada dalam jalur yang sehat meskipun dunia dihadapkan pada perlambatan ekonomi, ketegangan geopolitik, dan tingginya volatilitas pasar keuangan.
“Di tengah tingginya ketidakpastian global, stabilitas sistem keuangan Indonesia pada Semester I 2026 tetap terjaga. Hal ini merupakan hasil sinergi yang kuat antara kebijakan fiskal, moneter, sektor jasa keuangan, dan sistem penjaminan simpanan yang terus kami perkuat melalui koordinasi di dalam KSSK,” ujar Purbaya saat Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (20/7).
Dari sisi fiskal, APBN terus difungsikan sebagai instrumen shock absorber untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Hingga Semester I 2026, pendapatan negara meningkat 21,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, sementara belanja negara tumbuh 17,8% secara tahunan. Keseimbangan primer juga masih mencatatkan surplus, sedangkan defisit APBN pada akhir 2026 diperkirakan tetap terkendali di level 2,85% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Pemerintah juga menjalankan berbagai kebijakan untuk memperkuat daya tahan ekonomi domestik, mulai dari optimalisasi penempatan uang negara di bank umum, menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) dan pangan, hingga memberikan stimulus bagi dunia usaha melalui diskon transportasi dan insentif impor.
Di sisi lain, belanja negara tetap diarahkan untuk mendukung program-program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, peningkatan fasilitas kesehatan, serta penanganan bencana di berbagai daerah. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus menopang aktivitas ekonomi nasional.
Purbaya menegaskan, KSSK akan terus memperkuat koordinasi antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) agar setiap kebijakan berjalan selaras dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan meningkatkan kepercayaan publik.
“Melalui koordinasi yang erat antarlembaga, kami memastikan setiap kebijakan saling memperkuat sehingga stabilitas sistem keuangan tetap terjaga dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
