Pemerintah dinilai perlu memulihkan kepercayaan pasar (market confidence) di tengah berbagai target pertumbuhan ekonomi yang ambisius dalam KEM-PPKF dan RAPBN 2027. Hal tersebut disampaikan Direktur Pengembangan Big Data INDEF, Eko Listiyanto, dalam Podcast What’s on Economy bersama peneliti INDEF, Salsabila Azkia.
Dalam diskusi tersebut, Eko menyoroti bahwa penyampaian langsung KEM-PPKF dan RAPBN 2027 oleh Presiden Prabowo menjadi momentum yang cukup mengejutkan bagi market karena biasanya arah kebijakan fiskal disampaikan menjelang pidato kenegaraan Agustus. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan upaya pemerintah membangun optimisme kebangkitan ekonomi nasional di tengah berbagai tantangan global dan domestik.
Namun demikian, Eko menilai asumsi pertumbuhan ekonomi yang dipatok pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen masih terlalu optimistis apabila melihat kondisi ekonomi saat ini. Ia menilai capaian pertumbuhan ekonomi triwulan I sebesar 5,61 persen masih sangat dipengaruhi faktor musiman seperti Lebaran dan tingginya belanja pemerintah.
“Kalau melihat capaian hingga saat ini, saya masih mempertanyakan apakah triwulan berikutnya bisa mempertahankan posisi 5,6 persen itu. Kalau cenderung turun, maka baseline pertumbuhan tahun depan menjadi terlalu optimistis,” ujar Eko.
Pada sektor fiskal, Eko mengapresiasi peningkatan penerimaan negara hingga April 2026, khususnya dari penerimaan perpajakan seperti PPh 21, PPN, dan PPnBM. Namun menurutnya, kenaikan tersebut juga dipengaruhi pola musiman penerimaan pajak, yang cenderung naik di bulan April.
Di sisi lain, Eko mengingatkan bahwa tantangan utama pemerintah ke depan adalah menjaga konsistensi belanja negara agar tetap mampu menopang pertumbuhan ekonomi. Ia menilai apabila belanja pemerintah mulai kembali moderat pada semester berikutnya, maka dorongan pertumbuhan ekonomi juga berpotensi melambat.
Diskusi juga menyoroti meningkatnya belanja untuk program prioritas pemerintah, termasuk program MBG dan berbagai agenda strategis lainnya. Menurut Eko, struktur APBN saat ini mulai bergerak menjadi lebih program-driven dengan porsi anggaran yang besar diarahkan untuk program prioritas nasional.
Namun, ia mengingatkan bahwa besarnya anggaran program prioritas dapat memengaruhi ruang fiskal pemerintah dan mengurangi alokasi bagi sektor lain, termasuk transfer daerah, pendidikan, dan kesehatan. Menurutnya, efektivitas dan kualitas implementasi program menjadi jauh lebih penting dibanding sekadar memperluas jumlah penerima manfaat.
“Concern ke depan adalah bagaimana memastikan program ini optimal, bukan hanya banyaknya penerima manfaat, tetapi kualitas program dan tata kelolanya,” jelasnya.
Dalam pembahasan mengenai market confidence, Eko menilai tekanan terhadap IHSG dan nilai tukar Rupiah mencerminkan tingginya sensitivitas market terhadap arah kebijakan pemerintah. Salah satu yang menjadi perhatian pasar adalah rencana pengelolaan ekspor komoditas strategis melalui Danantara Sumber Daya Indonesia.
Menurutnya, secara semangat kebijakan tersebut bertujuan memperkuat kedaulatan ekonomi dan tata kelola ekspor nasional. Namun karena diumumkan secara mendadak dan belum dipahami sepenuhnya oleh market, kebijakan tersebut memunculkan efek kejut yang berdampak negatif terhadap pasar keuangan.
Eko juga menilai pemerintah perlu memperbaiki komunikasi kebijakan agar tidak menimbulkan persepsi kebijakan yang berubah-ubah atau bersifat trial and error. Menurutnya, kredibilitas kebijakan sangat penting dalam membangun kepercayaan investor dan pelaku ekonomi.
Pada sektor moneter, Eko menjelaskan bahwa kenaikan BI Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen menunjukkan bahwa Bank Indonesia saat ini lebih memprioritaskan stabilitas dibanding pertumbuhan ekonomi. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah tekanan geopolitik global dan potensi capital outflow.
Menurutnya, stabilitas ekonomi merupakan prasyarat utama untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. “Stabilitas itu dasar untuk bisa menciptakan growth,” ujar Eko.
Pada bagian akhir diskusi, Eko menekankan bahwa tantangan terbesar pemerintah saat ini adalah memulihkan trust atau kepercayaan publik dan market terhadap arah kebijakan ekonomi nasional. Ia menilai berbagai kebijakan baru pemerintah sebenarnya memiliki semangat perbaikan tata kelola dan kedaulatan ekonomi, tetapi perlu didukung komunikasi yang baik, strategi yang terencana, serta implementasi yang kredibel.
“Kalau trust-nya dapat, insyaallah mau bikin kebijakan apa saja bisa berjalan. Trust itu harus dibangun dari tata kelola yang baik, strategi yang terencana, dan komunikasi kebijakan yang cukup,” tutup Eko.
