MONETER – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa perencanaan belanja
negara dalam RUU APBN Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.041,7 triliun yang
meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.230 triliun, dan ke daerah
sebesar Rp811,7 triliun.
“Dalam RAPBN tersebut akan
dianggarkan ke dalam beberapa sektor, seperti kesehatan, perlindungan sosial,
produktifitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan pembangunan
infrastruktur,” kata Kepala Negara dalam Pidato Kenegaraan Presiden, Selasa (16/8/2022).
Kata Presiden, anggaran
kesehatan akan direncanakan sebesar Rp169,8 triliun atau 5,6% dari belanja
negara, anggaran tersebut akan melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem
kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN.
“Anggaran perlindungan
sosial dialokasikan sebesar Rp479,1 triliun untuk membantu masyarakat miskin
dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya dan dalam jangka panjang diharapkan akan
mampu memotong rantai kemiskinan,” katanya lagi.
Sejalan dengan hal tersebut,
reformasi program perlindungan sosial diarahkan kepada perbaikan basis data
penerima melalui pembangunan data registrasi sosial, ekonomi (REGSOSEK),
penyempurnaan perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif, subsidi tepat
sasaran dan berbasis target penerimaan manfaat, serta percepatan penghapusan
kemiskinan ekstrem.
Presiden menjelaskan, untuk
produktifitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) disiapkan anggaran
pendidikan sebesar Rp608,3 triliun, dengan memanfaatkan bonus demografi dan
Indonesia harus siap menghadapi distrupsi teknologi, serta menyiapkan SDM yang
produktif, inovatif, dan berdaya saing global dengan tetap mengamalkan
nilai-nilai pancasila berakhlak mulia dan menjaga jati diri budaya
bangsa.
Pada pembangunan
infrastruktur dianggarkan sebesar Rp392 triliun yang diarahkan untuk mendukung
penguatan penyediaan pelayanan dasar, mendukung peningkatan produktivitas
melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas. Menyediakan infrastruktur
energy dan pangan yang terjangkau dan memperhatikan aspek lingkungan.
Adapun pendapatan negara
akan dirancang sebesar Rp2.443,6 triliun yang terdiri dari penerimaan
perpajakan sebesar Rp2.016,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP)
sebesar Rp426,3 triliun.
