Moneter.id
–
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan tetap memprioritaskan anggaran
pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan mengalokasikan 20 persen dari APBN meski
ekonomi nasional tengah tertekan akibat pandemi COVID-19.
“Anggaran pendidikan harus 20 persen dari APBN, no matter what. Artinya mau kondisi APBN
lagi kempes, lagi besar, ekonomi menghadapi COVID-19 itu tidak boleh
dikompromikan,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani di Jakarta, Senin (2/11/2020).
Kata Menkeu, komitmen pemerintah tersebut sejalan
dengan keinginan Indonesia untuk dapat memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusia
(SDM) agar dapat bersaing seperti negara lain.
“Peningkatan kualitas SDM akan mampu menciptakan
lapangan pekerjaan karena terbentuknya karakter yang inovatif, kreatif, hingga
kompetitif dalam melihat suatu perubahan,” ucap Ani panggilan akrab Sri Mulyani.
Salah satu hasil dari pengalokasian anggaran
pendidikan sebesar 20 persen dari APBN, kata Sri Mulyani, adalah pemberian
beasiswa LPDP kepada lebih dari 20 ribu masyarakat Indonesia.
Tahun ini, lanjut dia, penerima LPDP berjumlah 1.659
orang yang terdiri dari 785 orang laki-laki dan 877 orang perempuan.
Sri Mulyani merinci pengalokasian untuk Sumatera 249,
orang, Jawa 1.041 orang, Kalimantan 55 orang, Nusa Tenggara dan Bali 132 orang,
Sulawesi 132 orang, Papua 30 orang, serta Maluku 28 orang.
“Yang mengambil Phd 323 orang, dokter spesialis 54
orang, dan magister 1.263 orang,” ujar Sri Mulyani.
Kemudian pemerintah juga sedang mengalokasikan
anggaran untuk penyandang disabilitas, Indonesia timur, hingga anak-anak dari
keluarga pra sejahtera.
Sri Mulyani menegaskan pemerintah turut
memprioritaskan anak yang berasal dari keluarga miskin untuk tetap bersekolah
sebagai langkah untuk memutus rantai kemiskinan.
“Mulai dari pendidik usia dini kita harus berpihak
kepada keluarga miskin, make sure for the
next generation-nya tidak miskin. Harus dipotong itu tali kemiskinan antar
generasi,” tegas Sri Mulyani.
Menkeu juga memastikan pemerintah turut meningkatkan
mutu dosen-dosen pendidik agar mahasiswa mendapatkan kualitas pendidikan yang
diharapkan termasuk oleh industri.
