Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar melakukan kunjungan kerja ke kantor Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf) di Autograph Tower, Jakarta, Kamis (29/1/2026). Kunjungan ini menjadi momentum penguatan koordinasi lintas kementerian dalam mendorong pengembangan industri kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam pertemuan tersebut, Menko PM berdiskusi langsung dengan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, terkait arah kebijakan serta target penguatan industri kreatif pada 2026. Koordinasi ini juga membahas tantangan keterbatasan anggaran yang dinilai masih membatasi ruang intervensi pemerintah dalam mendorong pengembangan sektor ekonomi kreatif secara lebih masif.
“Kita sangat berharap dan akan terus meyakinkan Pak Presiden dan Menteri Keuangan untuk anggaran intervensi Kementerian Ekonomi Kreatif ini semakin lebih luas lagi. Jumlahnya semakin meningkat sesuai kebutuhan. Dan yang paling penting intervensinya bisa lebih masif. Sementara konsentrasi pada IP lokal bisa menuju nasional dan yang sudah nasional bisa go global. Bukan hanya IP tapi juga industri yang lebih besar,” jelas Muhaimin Iskandar.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Ekraf Teuku Riefky Harsya menyampaikan bahwa selama satu tahun berjalan, kehadiran Kementerian Ekraf telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Ia menegaskan bahwa target pengembangan ekonomi kreatif sebagaimana diarahkan Presiden Prabowo Subianto dalam RPJMN 2025 tidak hanya tercapai, tetapi juga melampaui sasaran.
Capaian positif tersebut tercermin dari data investasi dan ketenagakerjaan. Berdasarkan data BKPM, realisasi investasi ekonomi kreatif pada semester I tahun 2025 telah mencapai 66 persen atau sebesar Rp90,12 triliun dari target investasi sebesar Rp123,9–136,3 triliun. Sementara data BPS mencatat jumlah tenaga kerja di sektor ekonomi kreatif mencapai 27,4 juta orang, melampaui target RPJMN 2025 sebesar 25,55 juta orang.
“Bisa dilihat bahwa faktanya memang ekonomi kreatif Indonesia bukan akan tapi telah menjadi mesin baru ekonomi nasional. Kreativitas anak bangsa di Indonesia ini mempunyai akar budaya yang kuat, sehingga butuh sentuhan sedikit lagi dengan inovasi teknologi di zaman digital ini, sehingga lokal-lokal hero bisa naik kelas ke tingkat nasional dan juga internasional,” beber Menteri Ekraf.
Lebih lanjut, Menteri Ekraf juga mengungkapkan rencana penguatan pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi industri kreatif berbasis Kekayaan Intelektual pada tahun 2026 dengan plafon mencapai Rp10 triliun. Skema ini memungkinkan pelaku industri kreatif memperoleh kredit berkisar Rp100 juta hingga Rp500 juta per wirausaha, dengan IP yang saat ini dapat digunakan sebagai agunan pendukung. Langkah ini diharapkan memudahkan akses pembiayaan, memperkuat ekosistem kreatif, serta mendorong lahirnya IP-IP unggulan yang berdaya saing tinggi.
“Meski saat ini masih sebatas agunan pendukung, tetapi sudah bisa digunakan dan lebih mempermudah pemilik IP untuk mengajukan KUR ke bank,” imbuhnya.
