Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan komitmennya mempertahankan disiplin fiskal dengan menjaga defisit anggaran tetap di bawah 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB), di tengah tren sejumlah negara yang mulai melonggarkan batas defisit namun belum mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang kuat.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menilai kombinasi antara pengelolaan fiskal yang pruden dan pertumbuhan ekonomi yang tetap tinggi menjadi salah satu keunggulan Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global.
Dalam Seminar ASEAN Regional Economic Outlook and Fiscal Policy di Kantor Dewan Ekonomi Nasional, Jakarta, Suahasil menjelaskan bahwa ketahanan APBN dibangun melalui penerapan kebijakan anggaran yang adaptif. Menurutnya, pengalaman pengelolaan APBN sepanjang 2025 menunjukkan bahwa ruang fiskal tetap dapat dijaga tanpa mengorbankan kinerja perekonomian.
Pada awal 2025, Kemenkeu menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan efisiensi belanja negara. Melalui langkah rasionalisasi anggaran di berbagai kementerian dan lembaga, pemerintah berhasil memangkas belanja hampir 9% dan menghemat anggaran mendekati Rp170 triliun.
Meski melakukan penghematan besar-besaran, pemerintah mengklaim operasional layanan publik tetap berjalan normal. Di saat yang sama, perekonomian nasional mampu mencatat pertumbuhan 5,11% sepanjang 2025.
Suahasil menilai capaian tersebut menjadi bukti bahwa konsolidasi fiskal tidak selalu identik dengan perlambatan ekonomi. Sebaliknya, disiplin anggaran dapat berjalan beriringan dengan pertumbuhan apabila diarahkan secara tepat.
“Anda bisa melihat banyak negara lain di luar sana, mereka tidak lagi mematuhi defisit fiskal di bawah 3%, namun mereka mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah. Jadi saya sangat berharap kombinasi ini menunjukkan kekuatan Indonesia,” ujar Suahasil.
Ke depan, pemerintah akan tetap mempertahankan arah kebijakan fiskal yang konservatif. Defisit APBN 2026 dikelola di kisaran 2% dari PDB, sementara rancangan APBN 2027 menempatkan defisit pada rentang 1,8% hingga 2,4% sesuai arahan Presiden kepada DPR.
Selain menjaga kesehatan fiskal, pemerintah juga menyiapkan strategi untuk menopang target pertumbuhan ekonomi 8%. Kemenkeu akan mengarahkan kapasitas anggaran negara pada sektor-sektor yang dinilai mampu meningkatkan produktivitas nasional, terutama pembangunan infrastruktur dan penguatan kualitas sumber daya manusia.
Dalam kerangka baru pengelolaan keuangan negara, peran APBN juga akan semakin difokuskan pada penyediaan layanan publik dan perlindungan sosial. Sementara itu, pembiayaan investasi publik yang bersifat strategis akan dilakukan melalui Danantara, sehingga APBN memiliki ruang yang lebih besar untuk menjalankan fungsi pemerataan dan perlindungan masyarakat.
Langkah tersebut menunjukkan pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan percepatan pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan fiskal, di tengah tekanan global yang masih dibayangi ketidakpastian geopolitik serta perlambatan ekonomi di berbagai negara.
