Penurunan peringkat Indonesia dalam State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2025–2026 dari posisi ketiga menjadi peringkat keempat dunia memunculkan perhatian serius terhadap kondisi industri halal dan ekonomi syariah nasional.
Meski memiliki populasi Muslim terbesar dan pasar halal yang sangat besar, Indonesia dinilai masih menghadapi berbagai tantangan dalam meningkatkan daya saing industri halal di tingkat global.
Peneliti Center for Sharia Economic Development (CSED) INDEF, Hakam Naja, menyampaikan keprihatinannya atas capaian tersebut. Menurutnya, penurunan peringkat menjadi sinyal besarnya potensi pasar halal Indonesia belum diimbangi oleh kapasitas produksi dan kekuatan industri dalam negeri.
“Dengan jumlah penduduk Muslim sekitar 250 juta jiwa, Indonesia masih menjadi salah satu konsumen produk halal terbesar di dunia. Namun, dalam ekspor produk halal ke negara-negara OKI, Indonesia masih berada di peringkat kesembilan, sementara Malaysia mampu mempertahankan posisinya sebagai pemimpin SGIE selama 12 tahun berturut-turut, ” tuturnya.
Hakam menilai masih terdapat berbagai persoalan mendasar yang menghambat pengembangan industri halal nasional, mulai dari ketergantungan pada bahan baku impor, lemahnya keterhubungan antarsektor dalam ekosistem halal, hingga koordinasi antarlembaga yang belum berjalan optimal.
Dibandingkan dengan beberapa negara pesaing seperti Malaysia dan Uni Emirat Arab, pengembangan teknologi dan dukungan ekosistem industri halal Indonesia juga masih tertinggal. Akibatnya, Indonesia lebih banyak berperan sebagai pasar besar dibandingkan sebagai produsen utama dalam rantai nilai halal global.
Untuk memperkuat posisi Indonesia, Hakam menekankan pentingnya penguatan peran Kawasan Industri Halal sebagai salah satu motor penggerak sekaligus pusat produksi dan perdagangan makanan halal berorientasi ekspor.
Selain itu, pemberdayaan UMKM produk halal perlu terus didorong agar mampu menembus pasar global dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.
Ia juga mendorong Presiden menunjuk salah satu Menteri Koordinator sebagai “panglima” dalam penguatan ekosistem ekonomi syariah nasional serta bersama DPR RI mempercepat pengesahan UU Ekonomi Syariah.
