Kepala Center of Macroeconomics and Finance INDEF, M. Rizal Taufikurahman, menilai tantangan utama dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 tidak hanya terletak pada upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 hingga 6,5 persen, tetapi juga memastikan kualitas pertumbuhan tersebut melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi belanja negara.
Menurut Rizal, setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan pemerintah harus mampu menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional. Anggaran negara perlu diarahkan untuk mendorong investasi produktif, memperkuat daya saing, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Ia juga menyoroti dampak pengurangan subsidi energi yang berpotensi memicu penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi. Kebijakan tersebut dinilai dapat menekan konsumsi rumah tangga, khususnya kelompok kelas menengah yang selama ini menjadi penggerak utama konsumsi domestik namun relatif tidak mendapatkan perlindungan melalui program bantuan sosial.
Rizal menjelaskan, apabila terjadi pergeseran konsumsi masyarakat ke BBM bersubsidi seperti Pertalite dalam skala besar, tekanan inflasi memang dapat lebih terkendali. Namun, kondisi tersebut berpotensi meningkatkan beban subsidi energi pemerintah yang pada akhirnya mempersempit ruang fiskal untuk membiayai program pembangunan lainnya.
Untuk menjaga kredibilitas fiskal, INDEF mendorong pemerintah melakukan optimalisasi penerimaan negara melalui digitalisasi perpajakan, meningkatkan kualitas belanja dengan prinsip spending better, mengelola defisit dan utang secara lebih hati-hati, serta memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah.
Lebih lanjut, RAPBN 2027 diharapkan menjadi instrumen transformasi ekonomi yang tidak hanya menjaga stabilitas makroekonomi, tetapi juga melindungi daya beli masyarakat, mempercepat hilirisasi industri, memperkuat sektor UMKM, serta menciptakan lapangan kerja yang lebih produktif.
Rizal menegaskan bahwa keberhasilan RAPBN 2027 tidak semata-mata diukur dari tingginya angka pertumbuhan ekonomi. Yang lebih penting adalah kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara disiplin fiskal, stabilitas makroekonomi, dan pertumbuhan yang inklusif sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
