Peneliti Center for Macroeconomics and Finance INDEF, Riza Annisa Pujarama, menilai tekanan fiskal Indonesia pada 2026 semakin besar akibat pertumbuhan belanja pemerintah yang jauh lebih cepat dibandingkan peningkatan penerimaan negara. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mempersempit ruang fiskal pemerintah apabila tidak diimbangi dengan penguatan pendapatan.
Dalam paparannya mengenai Laporan APBN Semester I-2026, Riza menjelaskan bahwa outlook APBN 2026 menunjukkan kenaikan belanja negara yang lebih tinggi dibandingkan target awal APBN. Namun, peningkatan tersebut tidak diikuti oleh pertumbuhan penerimaan perpajakan yang memadai. Menurutnya, pendapatan negara dalam outlook APBN 2026 justru lebih banyak ditopang oleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan hibah.
Ia mengungkapkan pelebaran defisit anggaran berdampak langsung pada meningkatnya kebutuhan pembiayaan melalui utang. Saat ini, ruang fiskal pemerintah dinilai semakin terbatas karena total utang pemerintah telah melampaui Rp10.000 triliun, sementara beban bunga utang pada 2026 diperkirakan mencapai sekitar Rp600 triliun.
Riza juga mengingatkan adanya tantangan tambahan dari kondisi pasar obligasi. Imbal hasil obligasi pemerintah tenor satu tahun kini lebih tinggi dibandingkan obligasi tenor 10 tahun. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa beban utang yang jatuh tempo dalam jangka pendek beserta pembayaran bunga diperkirakan akan semakin besar pada tahun depan.
Di tingkat daerah, penurunan Transfer ke Daerah (TKD) turut memberikan tekanan terhadap kemampuan fiskal pemerintah daerah. Menurut Riza, sejumlah daerah mulai menghadapi kesulitan dalam membiayai program dan belanja daerah akibat berkurangnya alokasi transfer dari pemerintah pusat.
Untuk menjaga kesehatan fiskal, Riza merekomendasikan agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap belanja negara dan menetapkan skala prioritas program agar pengeluaran tidak terus membengkak. Ia juga menekankan pentingnya perencanaan yang lebih matang terhadap program-program prioritas agar tidak terulang berbagai kendala seperti yang terjadi pada program MBG.
Selain itu, Riza mendorong penguatan basis perpajakan guna meningkatkan penerimaan negara, serta memperkuat komunikasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar penyesuaian Transfer ke Daerah dapat berjalan selaras dengan perencanaan APBD.
