Moneter.co.id – Dewan Pengurus Nasional (DPN) Rumah Gerakan (RG) 98 menjelaskan bahwa pilkada merupakan institusi demokrasi. Pilkada bertujuan untuk memilih pemimpin atau kepala daerah yang sesuai keinginan rakyat daerah. Termasuk dalam hal ini adalah Pilkada DKI Jakarta.
“DPN RG 98 menilai sikap bertanggungjawab tersebut selain menjaga kemurnian pelaksanaan seluruh proses pilkada juga dapat memperkuat legitimasi paslon gubernur terpilih nanti. Cara-cara fair, jujur dan adil itu praktis turut membangun persepsi publik, bahwa sang pemenang adalah benar-benar pilihan warga Ibu Kota Jakarta,” kata dia di Jakarta, Jumat (31/3).
Bernard menjelaskan, permasalahannya selama proses pilkada putaran pertama hingga hari ini, publik disuguhi cara-cara yang tidak fair. Sejumlah gerakan massa mengatasnamakan agama turut menuntut agar calon gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama ditangkap dan dipenjarakan karena dianggap telah menistakan agama Islam.
“Gerakan massa yang demikian massif praktis memengaruhi proses pilkada. Bagi mereka yang belum memahaminya, melihat fenomena itu sebagai murni moral,” jelas dia.
Menurut Bernard, DPN RG 98 menilai bahwa jika memang murni moral, aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian telah memproses laporan tentang hal itu, lalu dilanjutkan ke tingkat yudisial oleh kejaksaan di pengadilan.
“Seharusnya sudah terjawab aspirasi tersebut. Kenyataannya, kendati proses hukum sudah berjalan, dan belum sampai vonis, apalagi tingkat putusan hukum berkekuatan tetap, namun tuntutan untuk memenjarakan Ahok tidak surut,” ujar dia.
Sekretaris Jenderal DPN RG 98 Sayed Junaidi Rizaldi menambahkan, di sinilah pihaknya menilai bahwa gerakan untuk memenjarakan Ahok, termasuk dalam aksi 313, hari ini (Jumat, 31/3) merupakan gerakan yang berkelindan dengan tendensi untuk memenangkan paslon gubernur Anies–Sandiaga.
“Tujuannya untuk mengalahkan paslon gubernur Basuki-Djarot di ajang Pilkada DKI. Ini jelas mencederai pilkada sebagai institusi demokrasi. Kami menilai aksi massa 313 merupakan bentuk politisasi agama untuk mengalahkan paslon gubernur Basuki–Djarot,” tegas dia.
Sayed menjelaskan, hal itu merupakan bagian dari sistematisasi gerakan untuk memerosotkan popularitas Ahok–Djarot, melengkapi gerakan larangan sholat jenazah para pendukung Ahok–Djarot, dengan dalih pendukung Ahok–Djarot tergolong munafik, dan kafir.
“Kami menilai politisasi agama tersebut sudah sangat vulgar hingga motivasi untuk memenangkan salah satu paslon pun tidak lagi mampu ditutupi. Larangan menyolati jenazah pendukung Ahok-Djarot disadari atau tidak telah menzalimi keluarga yang berduka, di samping dapat memicu demoralisasi para pendukung Ahok-Djarot yang relijius,” katanya.
Komentar Sayed, jelas cara ini merusak pilkada sebagai institusi demokrasi yang sudah seharusnya dijaga bersama. Bukan sebaliknya menjadikan pilkada sebagai pelembagaan politisasi agama yang berdampak mengganggu kerukunan sesama umat beragama, sesama warga masyarakat, dan sesama bangsa.
“Kami DPN Rumah Gerakan 98 menghimbau semua tokoh nasional, khususnya warga DKI Jakarta, dan seluruh aparatur pemerintahan untuk memperkuat pilkada sebagai institusi demokrasi, menjaga kejujuran, dan keadilan dalam proses, serta saat pelaksanaan pilkada,” jelasnya.
DPN RG 98, lanjut Sayed, juga menyerukan untuk menghentikan penggunaan agama untuk kepentingan politisasi pilkada dalam format apapun, karena hal itu mencederai pilkada sebagai institusi demokrasi.
Reporter : Samsul
