Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyoroti masih terbatasnya pertumbuhan kredit bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tengah peningkatan penyaluran kredit perbankan nasional.
Kepala Center of Digital Economy & SMEs INDEF, Izzudin Al Farras Adha, mengungkapkan pertumbuhan kredit perbankan pada Agustus mencapai 13,65 persen, sedangkan kredit UMKM hanya tumbuh 2,32 persen.
Dalam diskusi publik INDEF bertajuk “Tanggapan atas Kinerja Ekonomi Triwulan III 2026”, Farras menjelaskan penyaluran kredit masih didominasi kelompok bank KBMI 4 dengan porsi lebih dari 54 persen dan pertumbuhan terbesar berasal dari kredit non-UMKM. Kondisi tersebut dinilai berisiko memperlebar kesenjangan akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil.
Menurut Farras, penyaluran kredit UMKM masih lebih banyak menggunakan skema komersial dibandingkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), meskipun KUR mendapatkan subsidi bunga. Struktur penyalurannya juga belum banyak berubah, dengan kredit usaha mikro mengalami penurunan sejak awal tahun, kredit usaha kecil meningkat, sedangkan kredit usaha menengah relatif stabil. Beban pelaku UMKM semakin berat karena tingkat suku bunga Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan banyak negara lain.
Dari sisi permintaan, meskipun data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan konsumsi masyarakat masih tinggi, Indeks Keyakinan Konsumen tercatat turun sekitar 10 poin dan Indeks Penjualan Riil mengalami pelemahan.
Farras turut menyoroti penyaluran pinjaman berbasis teknologi atau peer-to-peer (P2P) lending ke sektor produktif yang belum mencapai target minimal 40 persen. Penyalurannya masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan cenderung mengarah pada kebutuhan konsumtif, sementara praktik pinjaman online ilegal masih marak.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, INDEF merekomendasikan agar belanja program Makan Bergizi Gratis (MBG) melibatkan UMKM dan petani lokal dengan menetapkan porsi pengadaan minimal. Selain itu, stimulus fiskal perlu diarahkan secara tepat sasaran ke sektor pertanian, wilayah dengan pertumbuhan ekonomi lambat, serta sektor padat karya. Farras juga mendorong perluasan akses KUR ke daerah yang paling membutuhkan, pembenahan ekosistem P2P lending agar lebih produktif, penguatan pemberantasan pinjol ilegal oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), serta peningkatan komunikasi publik mengenai perpajakan digital bagi UMKM.
