Peneliti Center of Food, Energy, and Sustainable Development INDEF, Afaqa Hudaya, menyoroti ketimpangan pertumbuhan sektor pertanian di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,47 persen pada triwulan III 2026.
Dalam diskusi publik INDEF bertajuk “Tanggapan atas Kinerja Ekonomi Triwulan III 2026”, Afaqa mengungkapkan bahwa pertumbuhan sektor pertanian hanya mencapai 0,46 persen atau nyaris stagnan. Kondisi ini dinilai mengkhawatirkan karena sektor pertanian menyerap 28,2 persen tenaga kerja nasional, sehingga belum optimal memberikan dampak kesejahteraan bagi petani dan nelayan. Menurutnya, kesenjangan pertumbuhan tersebut terus melebar sejak awal tahun dan menunjukkan adanya persoalan struktural, bukan sekadar gangguan sementara.
Afaqa juga mengingatkan ancaman El Niño 2026 yang diperkirakan lebih kuat dibandingkan 2023, dengan kondisi kemarau lebih kering dan ketersediaan air yang semakin terbatas. Dampaknya mulai dirasakan sejak masa panen September, sementara produksi padi pada Oktober hingga Desember 2026 diproyeksikan mengalami penurunan sebesar 16,3 persen. Keterlambatan hujan turut menggeser jadwal tanam dan panen, sehingga berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2026.
Di sisi lain, berkurangnya pasokan pangan mendorong inflasi pangan meningkat jauh dari sasaran Bank Indonesia (BI), sementara inflasi inti justru mengalami penurunan. Kondisi tersebut mengindikasikan tekanan harga lebih banyak dipengaruhi persoalan pasokan dan mulai membebani daya beli masyarakat.
Terkait kondisi tersebut, Afaqa menilai besarnya cadangan beras pemerintah melalui Bulog belum sepenuhnya mampu menekan harga di pasar. Pasalnya, stok masih terkonsentrasi di gudang pemerintah, sementara volume penyaluran relatif kecil dan harga beras medium telah melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).
Ia merekomendasikan percepatan masa tanam melalui pompanisasi, perbaikan irigasi, serta penggunaan benih tahan kekeringan. Selain itu, penyaluran beras murah melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) perlu diperbesar, terutama ke provinsi dengan inflasi tertinggi, disertai pengawasan ketat. Afaqa juga mendorong evaluasi HET agar sesuai dengan harga gabah, perlindungan bagi petani gurem, buruh tani, dan nelayan, serta peningkatan investasi adaptasi iklim dan hilirisasi yang memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan petani.
