Moneter.id – BP Tapera menyebutkan penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR)
melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) tercatat sebesar
95.874 unit rumah bersubsidi selama periode 1 Januari hingga 27 Mei 2025.
“Realisasi tersebut
sudah mencapai 43 persen dari alokasi eksisting penyaluran rumah KPR FLPP yang
220 ribu rumah subsidi,” kata Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho di
Jakarta, Selasa (27/5/2025).
“Kami hitung
mulai 1 Januari hingga 27 Mei 2025, dari yang masih proses membangun hingga
ready stock, sampai kemudian realisasi KPR FLPP sudah 137.931 (rumah), dengan
total realisasi KPR FLPP ada 95.874 (rumah),” katanya.
Heru menuturkan
pemerintah telah membangun 178.898 ribu rumah subsidi. Jumlah tersebut termasuk
rumah yang sedang dalam proses pembangunan, ready stock, hingga yang
sudah direalisasikan penyaluran subsidinya dalam bentuk KPR FLPP.
Terkait penyaluran
KPR FLPP secara segmentasi, Heru menyatakan terdapat sejumlah lembaga yang
telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of
understanding/MoU) dan telah melaksanakan serah terima kunci rumah.
Alokasi dan capaian
realisasi penyaluran setiap lembaga dan segmentasi per 27 Mei. Pada segmentasi
TNI AD memiliki alokasi 5.760 unit dan realisasi 583 unit, sementara
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dengan segmentasi
guru memiliki 20 ribu unit dan realisasi 1.679 unit.
Kementerian
Kesehatan (Kemenkes) dengan segmentasi tenaga kesehatan (nakes) memiliki
alokasi 30 ribu unit dan realisasi 616 unit, sedangkan Kementerian Komunikasi
dan Digital (Kemenkomdigi) dengan segmentasi wartawan memiliki alokasi 3 ribu
unit dan realisasi 21 unit.
Selanjutnya,
Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) atau Badan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dengan segmentasi pekerja migran memiliki
alokasi 20 ribu unit dan realisasi 5 unit.
Lalu, Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan segmentasi pegawai
BKKBN memiliki alokasi 2 ribu unit dan realisasi 169 unit.
Kemudian,
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB),
Lembaga Administrasi Negara (LAN), serta Arsip Nasional Republik Indonesia
(ANRI), dengan segmentasi pegawai masing-masing memiliki alokasi 1.000 unit.
Sementara itu,
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dengan segmentasi buruh sudah mengalami
kelebihan permintaan, yakni total 40.223 unit, dengan alokasi hanya 20 ribu
unit.
“Ini terus
kami upayakan yang segmentasi ya, terus kemudian juga yang non-fixed income
(kelompok berpendapat tidak tetap) ini juga terus kami upayakan supaya bisa
lebih maksimal lagi penyerapannya,” ujar Heru.
