Kebutuhan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk tahun 2027 mencapai Rp291 triliun, jauh di atas pagu indikatif yang telah disepakati sebesar Rp98,47 triliun. Kendati demikian, Komisi V DPR RI menyatakan akan memperjuangkan penambahan anggaran guna mendukung program prioritas nasional dan pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dalam rapat kerja bersama kementerian dan lembaga mitra kerja di Jakarta, Rabu (17/6/2026). Persetujuan pagu indikatif mengacu pada Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan mengenai Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2027.
“Selanjutnya, Komisi V DPR akan memperjuangkan peningkatan anggaran untuk membiayai program-program prioritas nasional dan program berbasis masyarakat, sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan,” ujar Lasarus saat membacakan kesimpulan rapat.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan setiap anggaran yang dikelola kementeriannya harus mampu diterjemahkan menjadi layanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Menurut dia, pembangunan infrastruktur tidak sekadar mengejar proyek fisik, tetapi juga menopang ketahanan pangan, konektivitas wilayah, hingga layanan dasar.
“Anggaran Kementerian PU harus diwujudkan menjadi layanan kepada masyarakat berupa irigasi yang optimal, jalan yang terhubung, jembatan yang aman, air minum yang terjangkau bagi seluruh masyarakat, sanitasi yang tertangani, dan sarana publik yang layak dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat di Indonesia,” kata Dody.
Dari total pagu indikatif Rp98,47 triliun, alokasi terbesar sebesar Rp31,53 triliun diarahkan untuk bidang Prasarana Strategis. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat, rehabilitasi sekolah keagamaan, hingga penanganan prasarana umum di kawasan pascabencana di Sumatera.
Selanjutnya, bidang Bina Marga memperoleh alokasi Rp29,24 triliun yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan, pembangunan serta penggantian jembatan, pembangunan flyover dan underpass, termasuk preservasi jalan dan jembatan. Sementara bidang Sumber Daya Air mendapatkan alokasi Rp25,44 triliun yang difokuskan pada pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, pengendalian banjir, serta program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI).
Di sisi lain, Kementerian PU juga menaruh perhatian besar pada pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat melalui program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM). Sebesar Rp1,65 triliun disiapkan untuk menjangkau 4.127 titik di berbagai daerah, meliputi 2.000 lokasi program P3-TGAI dan 2.127 lokasi kegiatan di sektor Cipta Karya.
“Kami memberikan perhatian khusus pada Infrastruktur Berbasis Masyarakat. Menurut kami, IBM ini sangat penting karena dampaknya paling dekat dan langsung dimanfaatkan oleh masyarakat, baik dari sisi fisik maupun dari sisi ekonomi,” ujar Dody.
Menurut Kementerian PU, berbagai program berbasis masyarakat seperti PAMSIMAS, SANIMAS, TPS3R, PISEW dan Pengembangan Kawasan Ekonomi merupakan investasi yang mampu meningkatkan kualitas infrastruktur dasar sekaligus mendorong aktivitas ekonomi lokal. Pembangunan jembatan gantung juga dinilai berperan penting dalam membuka akses bagi masyarakat di daerah terpencil.
Dody menegaskan pihaknya akan menjaga pengelolaan anggaran agar dilakukan secara efektif dan akuntabel sehingga menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Dengan dukungan Komisi V DPR, Kementerian Pekerjaan Umum berkomitmen untuk tetap menjaga agar setiap rupiah APBN dikelola dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan akutabel. Menghasilkan output dan outcome pekerjaan pembangunan yang sesuai mutu dan kualitas ditingkatkan, tertib dalam pertanggungjawabannya, serta memberikan manfaat nyata bagi ketahanan air, konektivitas wilayah, layanan dasar, dan penyediaan prasarana publik yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat Indonesia,” tuturnya.
Langkah tersebut menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur pada 2027 tidak hanya diarahkan pada proyek strategis berskala besar, tetapi juga pada program-program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat hingga ke wilayah pedesaan dan kawasan terpencil.
