Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia meningkat pada triwulan II 2026 seiring kenaikan ULN sektor publik. Bank Indonesia mencatat posisi ULN Indonesia mencapai US$453,4 miliar atau tumbuh 4,4% secara tahunan (year on year/yoy).
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso mengatakan peningkatan tersebut terjadi ketika pertumbuhan ULN publik menguat, sementara ULN swasta masih mencatat kontraksi.
“Perkembangan tersebut disebabkan oleh peningkatan ULN publik, baik pemerintah maupun bank sentral, di tengah kontraksi pertumbuhan ULN swasta yang lebih rendah,” kata Ramdan dalam siaran pers Bank Indonesia, Selasa (18/8/2026).
ULN pemerintah menjadi salah satu penopang kenaikan ULN Indonesia. Pada triwulan II 2026, posisi ULN pemerintah mencapai US$216,3 miliar atau tumbuh 2,9% yoy. Meski meningkat, laju tersebut melambat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan I 2026 sebesar 3,8% yoy.
Bank Indonesia menyebut peningkatan ULN pemerintah terutama dipengaruhi aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN). Aliran dana tersebut dinilai mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia yang masih terjaga.
Pemerintah juga disebut tetap menjaga kredibilitas pengelolaan utang dengan memenuhi pembayaran pokok dan bunga secara tepat waktu. Pengelolaan ULN dilakukan secara pruden, terukur, dan fleksibel untuk memastikan kebutuhan pembiayaan dapat dipenuhi secara efisien.
ULN pemerintah sebagai bagian dari pembiayaan APBN juga diarahkan untuk mendukung sektor produktif. Berdasarkan sektor ekonomi, porsi terbesar digunakan untuk Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 22% dari total ULN pemerintah.
Selanjutnya, ULN pemerintah digunakan untuk Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 20,6%, Jasa Pendidikan 16,2%, Konstruksi 11,5%, serta Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,5%.
Dari sisi struktur, BI menilai posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali karena hampir seluruhnya merupakan utang dengan tenor jangka panjang.
Kenaikan ULN juga terjadi pada bank sentral. BI menjelaskan peningkatan tersebut terutama didorong oleh kenaikan kepemilikan non-residen terhadap instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
Kondisi tersebut sejalan dengan pelaksanaan operasi moneter pro-market sekaligus upaya BI menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak ketidakpastian global yang kembali meningkat.
Berbeda dengan sektor publik, ULN swasta masih berada dalam zona kontraksi. Posisi ULN swasta pada triwulan II 2026 tercatat US$194,6 miliar atau turun 0,6% yoy.
Meski demikian, kontraksi tersebut lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 1,3% yoy. Perbaikan terutama ditopang oleh sektor lembaga keuangan yang kontraksinya menyempit menjadi 3,4% yoy dari sebelumnya 6,3% yoy.
ULN swasta terutama berasal dari sektor Industri Pengolahan, Jasa Keuangan dan Asuransi, Pengadaan Listrik dan Gas, serta Pertambangan dan Penggalian. Keempat sektor tersebut mencakup 79,4% dari total ULN swasta.
Struktur ULN swasta juga masih didominasi utang jangka panjang dengan pangsa sebesar 75,7%. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang menopang stabilitas struktur utang swasta.
Secara keseluruhan, Bank Indonesia menilai struktur ULN Indonesia masih berada dalam kondisi sehat. Rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat 30,6% pada triwulan II 2026, sementara porsi ULN jangka panjang mencapai 82,1% dari total ULN.
“Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya,” ujar Ramdan.
BI bersama pemerintah akan terus memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan ULN guna menjaga struktur utang tetap sehat. Kebijakan tersebut diarahkan agar ULN tetap dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan tanpa menciptakan tekanan berlebihan terhadap stabilitas ekonomi.
“Indonesia akan terus mengoptimalkan peran ULN untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan,” kata Ramdan.
Bank Indonesia menegaskan optimalisasi ULN akan tetap disertai upaya meminimalkan berbagai risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian nasional.
