PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI mengucurkan pembiayaan maksimal Rp192 miliar kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Pembiayaan ini menyasar jalan, jembatan, kawasan strategis hingga infrastruktur irigasi yang menjadi penopang utama aktivitas ekonomi daerah.
Perjanjian pembiayaan tersebut diteken pada 1 September 2026 di Kantor PT SMI, Jakarta, oleh Direktur Utama PT SMI Reynaldi Hermansjah dan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka.
Dana tersebut akan digunakan untuk peningkatan dan preservasi jalan, pembangunan jembatan, penataan kawasan strategis, serta rehabilitasi bendung dan peningkatan jaringan daerah irigasi di D.I. Papalang Sampaga, D.I. Bantalaka, D.I. Lakejo, dan D.I. Tobadak.
Pembiayaan infrastruktur menjadi kebutuhan mendesak bagi Sulawesi Barat. Pasalnya, sekitar 50,23% jaringan jalan provinsi masih membutuhkan penanganan. Kondisi jalan yang belum optimal berimbas langsung terhadap biaya operasional kendaraan, waktu tempuh, distribusi barang dan mobilitas masyarakat.
Persoalan tersebut menjadi semakin krusial karena perekonomian Sulawesi Barat masih sangat bergantung pada sektor berbasis sumber daya alam. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menyumbang 47,71% terhadap perekonomian provinsi tersebut.
Karena itu, perbaikan infrastruktur jalan dan irigasi dinilai dapat memberikan efek berganda terhadap ekonomi. Jalan yang lebih baik akan memangkas hambatan distribusi hasil produksi, sedangkan irigasi yang lebih andal dapat menopang produktivitas lahan pertanian.
Direktur Utama PT SMI Reynaldi Hermansjah mengatakan pembangunan jalan dan irigasi harus dilihat sebagai satu kesatuan dalam mendorong perekonomian daerah.
“Infrastruktur jalan dan irigasi memiliki peran yang saling melengkapi dalam menggerakkan ekonomi daerah. Jalan yang lebih baik memperlancar mobilitas dan distribusi hasil produksi, sementara irigasi yang andal menjaga produktivitas sektor pertanian,” ujar Reynaldi.
Menurut dia, PT SMI ingin memastikan pembiayaan yang diberikan tidak sekadar menghasilkan proyek infrastruktur, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
“Melalui pembiayaan ini, kami ingin memastikan pembangunan infrastruktur tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat dan memperkuat potensi ekonomi Sulawesi Barat,” katanya.
Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka mengatakan dukungan pembiayaan tersebut menjadi salah satu instrumen untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang selama ini dibutuhkan masyarakat.
“Sulawesi Barat memiliki potensi besar, terutama dari sektor pertanian dan perkebunan, tetapi potensi tersebut membutuhkan infrastruktur yang memadai agar dapat berkembang secara optimal,” ujar Suhardi.
Dia berharap perbaikan konektivitas dan sistem irigasi dapat membuat hasil produksi masyarakat lebih mudah bergerak sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian.
“Dengan begitu, hasil produksi masyarakat dapat lebih mudah bergerak dan produktivitas pertanian dapat terus ditingkatkan,” katanya.
Secara ekonomi, Sulawesi Barat mencatat pertumbuhan 5,36% pada 2025, meningkat dari 4,76% pada 2024. Adapun PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp71,16 triliun.
Masuknya pembiayaan infrastruktur diharapkan memperkuat pertumbuhan tersebut dengan meningkatkan efisiensi distribusi, membuka akses antarwilayah, memperluas aktivitas ekonomi di perdesaan dan memperkuat ketahanan pangan.
Bagi pemerintah daerah, pembiayaan PT SMI juga memberikan alternatif pendanaan di luar APBD. Skema ini membuka ruang fiskal bagi daerah untuk tetap menjalankan pembangunan infrastruktur tanpa harus mengorbankan alokasi anggaran untuk kebutuhan pelayanan publik lainnya.
Hingga Juni 2026, PT SMI mencatat total komitmen pembiayaan daerah mencapai Rp37,41 triliun. Dari angka tersebut, outstanding pembiayaan tercatat sebesar Rp13,67 triliun.
Dengan pembiayaan Rp192 miliar untuk Sulawesi Barat, PT SMI kembali memperlihatkan peran pembiayaan daerah sebagai salah satu instrumen untuk mengatasi keterbatasan fiskal sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur yang memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi.
