Pemerintah mengandalkan ketahanan ekonomi domestik dan kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menghadapi gejolak ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, risiko eksternal masih datang dari konflik Timur Tengah serta arah kebijakan suku bunga Amerika Serikat (AS). Kondisi suku bunga global yang diperkirakan bertahan tinggi lebih lama atau higher for longer berpotensi menekan pasar keuangan negara berkembang, termasuk Indonesia.
“Kita selalu sangat memperhatikan apa yang terjadi di global. Memperhatikan apa yang terjadi di global itu menjadi penting untuk kita menyiapkan antisipasi perekonomian Indonesia. Dan salah satu antisipasinya adalah antisipasi yang harus dilakukan oleh APBN,” ungkap Suahasil dalam Konferensi Pers APBN Kita di Jakarta, Jumat (18/9/2026).
Meski tekanan eksternal masih membayangi, kinerja ekonomi Indonesia hingga semester I-2026 masih menunjukkan pertumbuhan yang solid. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,45%, sementara inflasi Agustus 2026 tercatat 3,19% dan masih berada dalam sasaran inflasi.
“Itu adalah angka-angka yang cukup memberikan confidence kepada kita bahwa perekonomian Indonesia itu stay resilient. Indonesia itu tetap resilien perekonomiannya, gerak ekonominya, gerak di masyarakat,” jelas Suahasil.
Ketahanan tersebut juga tercermin dari aktivitas ekonomi domestik. Penjualan mobil dan sepeda motor, penjualan semen, serta konsumsi masyarakat masih mencatat pertumbuhan. Keyakinan konsumen juga menguat dan penjualan riil kembali berada dalam fase ekspansif.
Namun, pemerintah tidak menutup mata terhadap sejumlah risiko. Sektor manufaktur menjadi salah satu titik yang terus dipantau lantaran kinerjanya cukup dipengaruhi perkembangan ekonomi global. Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur pun masih menjadi indikator penting untuk melihat daya tahan aktivitas industri nasional.
“Jadi, harus kita waspadai, kita tidak boleh lengah, tapi Indonesia kondisi ekonominya cukup resilien, malah saya bisa katakan sangat resilien,” tegas Suahasil.
Di pasar keuangan, tanda-tanda pemulihan juga mulai terlihat. Pemerintah mencatat akumulasi capital inflow hingga 11 September 2026 mencapai Rp141,6 triliun.
Untuk Surat Berharga Negara (SBN), arus modal asing secara neto mencapai Rp40,8 triliun. Pemerintah menyebut arus masuk tersebut turut didukung oleh kredibilitas fiskal Indonesia.
Sementara itu, arus masuk ke Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) tercatat Rp171,6 triliun, sejalan dengan moderasi penerbitan SRBI oleh Bank Indonesia.
Dari sisi fiskal, APBN hingga akhir Agustus 2026 juga masih menunjukkan kinerja yang terjaga. Keseimbangan primer berada di posisi positif, sementara defisit anggaran masih berada dalam batas yang terkendali.
“Pendapatan negara Rp 2.055,6 triliun, 65% dari target. Belanja negaranya Rp 2.295 triliun, maka defisitnya adalah Rp 240,1 triliun, yang artinya adalah 0,93% dari PDB kita,” kata Suahasil.
Pemerintah juga terus menjaga stabilitas harga di tengah tekanan sejumlah komoditas pangan. Stabilitas harga bahan bakar minyak bersubsidi, tarif listrik, serta sejumlah harga yang berada dalam kewenangan pemerintah menjadi bagian dari strategi menjaga inflasi dan daya beli masyarakat.
Dengan pertumbuhan ekonomi yang masih solid dan defisit APBN yang terkendali, pemerintah melihat ekonomi Indonesia memiliki bantalan menghadapi tekanan eksternal. Meski demikian, perkembangan suku bunga global, konflik geopolitik, inflasi pangan, dan kinerja manufaktur tetap menjadi sejumlah risiko yang perlu dikawal hingga akhir 2026.
