Moneter.co.id – Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo) Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menyatakan kenaikan upah
minimum kabupaten (UMK) Karawang menjadi Rp3,9 juta pada 2018 dikhawatirkan
akan memperbanyak pemutusan hubungan kerja (PHK).
Ketua
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Karawang Abdul Syukur mengatakan,
tingginya UMK Karawang mendorong industri padat karya pindah ke daerah lain. “Perusahaan
padat teknologi kemungkinan besar akan berlomba menggantikan tenaga manusia
dengan tenaga robot,” ujarnya, Selasa (28/11).
Abdul
Syukur menjelaskan, industri padat karya akan meninggalkan Karawang dengan
tujuan Garut, Bandung, Majalengka, Jepara atau Solo. Alasannya, UMK Karawang
selalu mengalami kenaikan cukup signifikan setiap tahun.
Kenaikan
UMK itu secara otomatis memberatkan pengusaha. Seperti industri garmen di
Karawang, harus membayar upah pekerja sebesar Rp3,9 juta.
Jika
ditambah iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk karyawan, bisa
lebih dari Rp4 juta.
“Kalau perusahaan itu pindah ke Majalengka
misalnya, membayar upah Rp1,7 juta. Ada selisih pembayaran upah Rp2,3 juta per
karyawan dibandingkan di Karawang,” katanya.
Sementar,
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Karawang Suroto juga mengakui
bahwa ditetapkannya UMK 2018 sebesar Rp3.919.291 berpotensi terjadinya
pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
Sepanjang
tahun 2017, sejak Januari hingga September 2017, dampak dari kenaikan upah pada
2017 lalu mengakibatkan sekitar 12 ribu karyawan dirumahkan. “Perusahaan
sektor tekstil, sandang dan kulit (TSK) akan terkena dampak dengan kenaikan UMK
2018 tersebut,” tegasnya.
Pada
tahun ini, akibat kenaikan UMK dari tahun 2016 ke 2017, ada beberapa perusahaan
yang memilih pindah ke daerah lain, melakukan PHK, serta ada puluhan perusahaan
yang meminta penangguhan pembayaran upah.
