Moneter.id – Jakarta
– Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani melaporkan surplus Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) pada semester I-2023 mencapai Rp152,3 triliun.
Tulis Menkeu yang dilansir dari akun Instagram resmi
@smindrawati, Selasa (4/7/2023), APBN 2023 semester I surplus Rp152,3 triliun,
keseimbangan primer surplus Rp368,2 triliun. Ini hasil positif yang sangat baik.
“Pendapatan negara pada semester I-2023 tercatat sebesar
Rp1.407,9 triliun atau setara dengan 57,2 persen dari total target APBN 2023.
Nilai tersebut tumbuh sebesar 5,4 persen secara tahunan (year-on-year/yoy),”
tulis Menkeu.
Kemudian, penerimaan pajak mencapai Rp970,2 triliun atau
setara 56,5 persen dari target. Capaian tersebut tumbuh 9,9 persen yoy dan
ditopang oleh Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang tumbuh 26,2 persen yoy dan
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri yang tumbuh 19,5 persen yoy. “Ekonomi
kita masih tumbuh cukup baik,” tulisnya lagi.
Penerimaan bea cukai tercatat sebesar Rp135,4 triliun,
terkontraksi sebesar 18,8 persen. Namun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
tumbuh 5,5 persen yoy mencapai Rp302,1 triliun atau setara 68,5 persen dari
target.
Pertumbuhan PNBP terutama berasal dari komoditas nonmigas
yang tumbuh 94,7 persen yoy dan dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang
tumbuh 19,4 persen yoy.
“Meski mencatatkan kinerja yang baik, namun pelemahan
harga komoditas perlu diwaspadai,” paparnya.
Selanjutnya, belanja negara tercatat sebesar Rp1.254,7
triliun atau 41,0 persen dari target, tumbuh 0,9 persen yoy. Perolehan belanja
negara terdiri atas belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp891,6 triliun atau
tumbuh 1,6 persen.
Dari nilai tersebut, 55,2 persen dinikmati langsung oleh
masyarakat dalam bentuk bantuan sosial hingga subsidi listrik, bahan bakar
minyak (BBM) LPG 3 kilogram, beasiswa anak-anak tak mampu, serta BPJS Kesehatan
untuk masyarakat miskin.
Di luar yang disalurkan langsung ke masyarakat, belanja
negara juga digunakan untuk belanja prioritas nasional, seperti persiapan
Pemilu 2024, belanja alat utama sistem persenjataan (alutsista) Tentara
Nasional Indonesia (TNI), serta pembangunan infrastruktur dan Ibu Kota
Nusantara (IKN).
Adapun belanja transfer ke daerah digunakan untuk
mendukung pemerintah daerah dalam pelayanan masyarakat, terutama pendidikan dan
kesehatan. Selain itu, untuk pembangunan empat daerah otonom baru (DOB) Papua.
Menkeu menambahkan APBN juga memberikan insentif fiskal
untuk 62 daerah tertinggal dan penurunan inflasi daerah serta memberantas
kemiskinan ekstrem dengan Dana Desa yang difokuskan untuk mengurangi kemiskinan
ekstrem dan perbaikan tata kelola di desa.
“APBN 2023 terus bekerja keras melindungi rakyat dan
ekonomi. APBN juga makin sehat dan sustainable. Itu prestasi yang tidak mudah
pada saat banyak negara mengalami krisis ekonomi dan kesulitan keuangan negara
atau utang,” tutup Menkeu.
